Terakhir, Indonesia akan mengimpor bahan bakar minyak (BBM) atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
Menanggapi itu, Anggia menyatakan pembelian komoditas migas tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan AS.
“[Hal] yang jelas ini kan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan dengan Amerika Serikat, ini kan dalam rangka menyeimbangkan tarif perdagangan dua-dua pihak ya, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari Amerika,” ujar dia.
Selain kepastian pembelian komoditas migas, Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mempermudah dan memfasilitasi BUMN hingga perusahaan swasta untuk meningkatkan pembelian minyak olahan, LPG, hingga minyak mentah atau crude dari AS.
Dalam dokumen yang dirilis White House, dijelaskan bahwa Indonesia akan memberikan persetujuan, keputusan, dan izin yang diperlukan kepada entitas milik negara dan sektor swasta untuk pembelian energi dari AS.
“Indonesia akan memfasilitasi, dengan memberikan seluruh persetujuan, keputusan, dan perizinan pemerintah yang diperlukan kepada badan usaha milik negara dan sektor swasta, peningkatan pembelian energi Amerika Serikat,” sebagaimana tertulis dalam dokumen yang dirilis hari ini, Jumat (20/2/2026).
Pemberian fasilitas kemudahan pembelian LPG. minyak mentah, hingga bensin dari AS tersebut termasuk diberikan untuk kontrak jangka panjang.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengatur impor migas Pertamina dari AS itu tanpa melewati proses lelang atau bidding. Skema tanpa lelang itu bakal menyasar pada transaksi antara Pertamina dengan perusahaan AS.
Adapun, Pertamina telah meneken tiga nota kesepahaman business to business (B2B) di bidang pengadaan feedstock minyak dan kilang melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), masing-masing dengan ExxonMobil Corp., KDT Global Resource LLC., serta Chevron Corp.
Selain itu, impor migas dari AS juga akan dilakukan oleh perusahaan swasta untuk mengimbangi surplus neraca dagang saat ini. Belakangan, nama PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) ikut mencuat ihwal pembelian LPG dari AS nantinya.
Sekadar catatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia dapat mulai menghentikan impor solar tahun ini.
Pemerintah bakal memulai stop impor solar pada solar dengan angka setana atau cetane number (CN) 48. Sementara impor solar berkualitas tinggi atau CN51 akan dihentikan pada semester II-2026.
Bahlil menerangkan langkah menghentikan impor solar itu berdasar pada kapasitas produksi domestik yang bakal naik setelah beroperasinya Refinery Development Masterplan Program (RDMP) di Kilang Balikpapan.
Selain itu, Bahlil menambahkan, kementeriannya bakal mengerek bauran solar dengan biodiesel sebesar 50% pada semester II-2026.
Selepas penerapan B50, Bahlil memperkirakan, produksi solar domestik bakal surplus sekitar 4 juta ton nantinya.
“Pada 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar C48, informasi ini bagus bagi kita, tetapi tidak bagus bagi importir,” kata Bahlil di Kuliah Umum Media Indonesia, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
(azr/wdh)
