Bloomberg Technoz, Jakarta - Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), hingga mandeknya transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dinilai tidak bisa ditangani secara terpisah. 

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai ketiga isu tersebut merupakan satu paket persoalan tata kelola risiko yang memerlukan respons terkoordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah.

"Pemerintah perlu menurunkan premi risiko lewat disiplin fiskal, kepastian proses kelembagaan, serta penjadwalan kebutuhan valas korporasi besar agar permintaan dolar tidak meledak dan memukul pasar obligasi," kata Syafruddin kepada Bloomberg Technoz, Kamis (22/1/2026). 

Di sisi lain, Bank Indonesia dinilai perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi yang terukur, sembari memastikan kebijakan moneter benar-benar tersalurkan ke sektor riil. Ia menekankan pentingnya penurunan biaya dana perbankan serta pengurangan porsi suku bunga khusus (special rate) agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif.

Selain itu, insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan perlu diikat langsung pada realisasi penyaluran kredit produktif, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dinilai krusial untuk mendorong pemulihan kredit di tengah ketidakpastian ekonomi.