Lebih lanjut, Laode mensinyalir tambahan volume kuota impor yang diberikan kepada BU hilir migas swasta tahun ini akan serupa dengan besaran yang diberikan pada tahun lalu.
Meski begitu, dia enggan mengungkapkan kuota yang menjadi dasar perhitungan; apakah sudah mempertimbangkan kebutuhan SPBU swasta pada 2025, atau justru menimbang kuota yang telah diberikan pada 2025.
“Mirip lah, sama [dengan tambahan kuota impor BBM 2025],” ungkap Laode.
Sekadar catatan, Laode sebelumnya sempat menyatakan kuota impor BBM milik SPBU swasta akan segera diumumkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dia menyebut kuota impor tambahan yang diberikan akan mempertimbangkan tingginya permintaan dan minat masyarakat dalam menggunakan BBM SPBU swasta.
"Saya sudah kasih clue waktu malam itu; bahwa sekarang demand [BBM nonsubsidi] itu lagi naik. Tentu kita akan mempertimbangkan itu," kata Laode kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, dikutip Kamis (25/12/2025).
Sekadar catatan, sejak tahun lalu, pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh badan usaha swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan.
Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi 2024.
Pada perkembangannya, saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasokan di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Kementerian ESDM mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta akan dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
Adapun, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tercatat telah menjual base fuel atau BBM dasaran ke SPBU swasta mencapai 430.000 barel. Antara lain; 230.000 barel kepada BP-AKR, 100.000 barel kepada Vivo, dan 100.000 barel untuk Shell.
(azr/wdh)
