"Pasti terjadi tarik menarik untuk pengusaha maunya 0,5% dan buruh maunya 0,9%. dimana pemerintah DKI jakarta itulah yang kemudian akan menentukan UMP yang ada di Jakarta," ujarnya.
Meskipun demikian, Pramono menegaskan pihaknya sudah memberikan arahan khusus kepada Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta terkait insentif pekerja Jakarta.
Menurutnya, akan ada tiga insentif yang diberikan. Pertama, insentif transportasi bagi pekerja Jakarta. Para pekerja nantinya akan digeratiskan menggunakan transportasi publik yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta.
Kedua, insentif pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja yang belum ditanggung oleh perusahaan. Ketiga, memberikan subsidi kebutuhan air bersih PAM Jaya dengan lebih murah.
“Kenapa itu kami lakukan? Memang kami tahu bahwa kehidupan para buruh sekarang ini juga masih perlu mendapat atensi atau perhatian dari pemerintah Jakarta. Itu yang kami lakukan,” jelas Pramono.
Alfa 0,7
Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal membocorkan besaran Alfa dalam penghitungan UMP 2026 di beberapa daerah.
Menurut dia, berdasarkan bocoran informasi yang didapatkan, Provinsi Jawa Barat menetapkan alfa dalam UMP 2026 sebesar 0,5 sedangkan DKI Jakarta sebesar 0,7.
“Kami mendapatkan informasi bahwa gubernur sudah pasang badan, pasang kuda-kuda, mereka akan memberikan indeks tertentu 0,5, seperti Gubernur Jawa Barat. Perlu didalami ini, kami tolak. Belum berunding tapi sudah ada instruksi. [Untuk] DKI Jakarta 0,7, ini apa? Ini kan gaya pemerintahan lama,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (17/12/2025).
Iqbal juga menyinggung ihwal keterlibatan Kementerian Dalam Negeri yang dinilai ikut campur dalam penyusunan PP tentang pengupahan tersebut. Katanya, buruh khawatir keikutsertaan Kemendagri tersebut mengenyampingkan rekomendasi dewan pengupahan daerah
“Saya yakin Prabowo nggak begini. Kenapa gubernur sudah pasang badan dan kuda-kuda? Karena Mendagri (Menteri Dalam Negeri) terlibat dalam sosialisasi penetapan UMP ini. Ini yang kita khawatirkan, rekomendasi kita dicoret,” sebutnya.
“Bila ini terjadi, kami pasti menolak. Jangan didegradasi keputusan presiden ini. Presiden kan sudah menambah dari usulan dari Menaker. Mulanya Menaker mengusulkan [indeks tertentu] 0,3-0,8, presiden menambah keputusannya,” tegasnya.
(ell)
