Di sisi lain, anggota legislatif yang hadir dalam rapat, Charles Honoris dari Komisi IX, sempat menekankan bahwa keputusan iuran harus mempertimbangkan kepastian perlindungan akses kesehatan, terutama bagi peserta mandiri dan dukungan pemerintah daerah dalam penganggaran.

Isu iuran tahunan selalu jadi sorotan karena menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Lily menegaskan kembali pentingnya menahan asumsi publik sebelum ada rilis resmi pemerintah sebagai otoritas tertinggi penetap iuran program JKN.

Sampai dengan pengumuman resmi disampaikan, BPJS memastikan tidak ada gagal bayar pada 2025 dan seluruh proses kebijakan 2026 masih berjalan dalam pembahasan kelembagaan. Ia berharap publik menunggu keputusan final pemerintah tanpa menyimpulkannya lebih dulu di ruang pemberitaan non-resmi.

(dec/spt)