Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah mulai membahas daftar inventaris masalah (DIM) rancangan Undang-undang atau RUU Penyesuaian Pidana. Hari ini, keduanya telah membahas hingga DIM ke-196 pada beleid yang hanya berisi sembilan pasal tersebut.

"Berarti masih sekitar seratus lebih [DIM] lagi," kata Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dikutip, Rabu (26/11/2025). "[Akan dilanjutkan pada] Senin pekan depan."

DPR dan pemerintah memang harus mengebut pembahasan beleid ini agar bisa diterapkan bersamaan dengan KUHAP dan KUHP pada 2 Januari 2026. UU Penyesuaian Hukum akan mengharmoniskan sistem pemidanaan yang tersebar di sejumlah peraturan daerah dan undang-undang dengan rumusan KUHP yang baru.

Beleid ini akan memberikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih pengaturan, serta mencegah disparitas pemidanaan pada berbagai sektor.

Nah, DPR hanya punya waktu untuk membahas dan mengesahkan aturan ini hingga 10 Desember mendatang -- kurang dari tiga pekan. Karena, anggota legislatif akan mulai memasuki masa reses pada esok harinya.