Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah melakukan sejumlah keputusan strategis menanggapi perkembangan dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah; pasca saling serang antara Amerika Serikat dan Israel ke Iran. 

Salah satunya memulangkan WNI yang saat ini berada di kawasan berpotensi peran tersebut. Termasuk, sekitar 58 ribu WNI yang tengah menjalankan ibadah Umroh di Arab Saudi.

“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” kata anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina dikutip, Senin (02/03/2026).

Menurut dia, kewajiban memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri tak sebatas aspek administratif. Namun, pemerintah juga harus mencari cara yang aman dan efektif untuk memastikan keselamatan, pemenuhan layanan, serta kepastian kepulangan.

"Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” kata Politikus PDI-Perjuangan itu.