"Selanjutnya, peraturan pelaksana KUHAP tak menyebabkan kekosongan hukum. Peraturan pelaksana KUHAP harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak KUHAP diundangkan," ujar dia. 

DPR telah mengesahkan revisi KUHAP menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan satu tahun setelah legislatif mulai meminta Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan revisi undang-undang KUHAP pada 6 November 2024.

(dov/frg)