Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang dikenal sebagai Eddy Hiariej, mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki komitmen bersama untuk menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut sebelum akhir tahun.

"Kita pastikan bahwa sebelum 15 Desember, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset," kata Eddy Hiariej, seperti dikutip pada Rabu (21/10/2026).

Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari agenda penguatan penegakan hukum. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat mendukung upaya negara dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menyoroti penyelesaian regulasi tersebut, Eddy juga menanggapi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurut dia, pengukuran kinerja pemerintah perlu mempertimbangkan pembagian kewenangan dalam sistem ketatanegaraan, terutama terkait independensi lembaga peradilan.