Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi strategi perpajakan dan mengidentifikasi sumber penerimaan pajak yang masih belum tergarap optimal, menyusul rendahnya realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat yang baru mencapai 63% dari target hingga akhir September 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah perlu menelusuri penyebab pertumbuhan penerimaan pajak yang belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB).

"Pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, tapi tidak sinkron dengan pertumbuhan tax ratio kita. Pertumbuhan penerimaan pajak naik, tapi tidak menaikkan tax ratio kita. PDB naik. Ini kita cari deltanya, ke mana hilangnya," kata Misbakhun dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, pekan lalu dikutip, Selasa (13/10/2026). 

Berdasarkan data per 30 September 2026, penerimaan pajak Jawa Barat baru mencapai sekitar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp45 triliun yang harus dikejar dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Menurut Misbakhun, evaluasi tidak cukup dilakukan dengan meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan penerimaan menjelang akhir tahun. Kementerian Keuangan perlu mengidentifikasi akar persoalan dan mengevaluasi pendekatan perpajakan yang selama ini diterapkan.