“Desil 9, desil 10 itu pendapatannya bisa Rp100 juta sebulan ke atas. Untuk apa masih dibayari PBI? Mereka harus dikeluarkan dulu supaya pemutihan dan program jaminan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Kemenkes mencatat ada 10,84 juta jiwa peserta PBI dari desil 6 hingga desil 10 yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan. Mereka sebetulnya tergolong masyarakat mampu, bahkan ada yang berada pada lapisan pendapatan tertinggi.
Budi kemudian menekankan bahwa pemutihan tunggakan harus dibarengi pemutakhiran data menggunakan Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem tersebut, penerima bantuan akan lebih tepat sasaran, yakni terbatas pada desil 1 hingga desil 5.
“Begitu kita lihat DTSEN, desil 10 itu kan 10% orang terkaya Indonesia. Tapi masih ada 0,54 juta jiwa yang iurannya dibayari PBI,” ungkapnya.
Kemenkes bersama kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat proses verifikasi dan validasi agar program pemutihan tunggakan tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Pemerintah menargetkan penataan data selesai dalam beberapa tahap mulai akhir tahun ini.
(dec)
