Dengan begitu, Roberth memastikan BBM dasaran yang dipasok ke APR telah memenuhi seluruh persyaratan dari APR sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.
“Kami terus berupaya memastikan pasokan BBM tetap aman, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh semua,” kata Roberth.
SPBU Lain
Di sisi lain, Roberth menyatakan belum terdapat badan usaha (BU) hilir migas swasta lainnya yang mengajukan permintaan pengadaan bahan bakar dasaran dari Pertamina Patra Niaga, selain BP-AKR.
Akan tetapi, dia enggan mengungkapkan alasannya dan menilai hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing BU swasta untuk menjelaskan.
“[Operator SPBU swasta] yang lain belum ada permintaan atau negosiasi. Kenapa belum? Silakan ditanyakan ke pihak BU swasta,” tegas Roberth.
Sebelumnya, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura memastikan konsumen tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang mereka jual, meskipun pasokan utamanya kini berasal dari pembelian melalui mekanisme business to business (B2B) dengan Pertamina Patra Niaga.
Pengadaan base fuel impor melalui B2B dengan anak usaha Pertamina itu dilakukan BP-AKR untuk menormalkan kembali pasokan BBM, khususnya untuk produk unggulan mereka, BP 92 dengan teknologi ACTIVE.
Ketersediaan produk ini sempat terkendala dan kini telah kembali di seluruh jaringan SPBU bp di Jabodetabek, Jawa Barat, dan secara bertahap di Jawa Timur.
“Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga,” ujar Vanda dalam keterangan resminya, Jumat (31/10/2025).
“Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang tepercaya di Indonesia.”
BP-AKR menjamin bahwa base fuel RON 92 impor yang didapatkan dari Pertamina telah melalui serangkaian proses uji kualitas yang ketat. Proses ini melibatkan pengawasan dari surveyor independen yang tepercaya.
Langkah tersebut memastikan pasokan yang diterima BP-AKR sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta standar internasional BP.
Kerja sama pengadaan ini terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola, termasuk kepatuhan, kesesuaian spesifikasi, standar kualitas, hingga aspek komersial, telah dipenuhi.
Pengadaan base fuel impor tersebut merupakan solusi sementara untuk keberlanjutan usaha yang diambil BP-AKR secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran pasokan di lapangan dan memastikan seluruh SPBU BP dapat melayani masyarakat.
Sekadar catatan, tahun ini pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh BU swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan. Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi tahun lalu.
Dalam perkembangannya, saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak untuk memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasok di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Bahlil mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta akan dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel, atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
PPN sendiri sebelumnya telah melakukan impor BBM dasaran atau base fuel sebanyak 200.000 barel lewat dua kali pembelian. BBM dasaran itu rencanannya akan disalurkan ke sejumlah operator SPBU swasta untuk menambal kelangkaan bensin.
(azr/wdh)
