Di sisi lain, pemerintah mengizinkan kegiatan ekspor dan impor itu dilakukan dengan transaksi penukaran atau swap.
“Impor tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur,” seperti dikutip dari beleid tersebut.
Konsolidasi Ekspor
Selepas beleid kebijakan energi nasional itu terbit, PLN ikut mendorong ekspor listrik bersih dikonsolidasikan lewat perusahaan setrum pelat merah tersebut.
Usulan itu disampaikan PLN sebagai bagian dari rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Revisi regulasi setrum itu menjadi inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kalau kita mengakses pasar Singapura secara individual block by block kita akan didikte oleh pasar Singapura karena mereka sudah pakai market clearing,” kata Direktur Legal & Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Didi, konsolidasi ekspor listrik itu mesti mengambil bentuk yang mirip dengan praktik ekspor gas ke Singapura yang selama ini dikonsolidasikan lewat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN.
“Ketika sudah di bawah government to government dan dimandatkan kepada 1 BUMN untuk bisa mengkonsolidasikan kekuatan nasional maka kita yang mengatur main dengan Singapura,” kata Didi.
Di sisi lain, dia menambahkan, jual beli listrik antar negara di kawasan itu bakal menjadi keniscayaan di tengah dorongan pembentukan transmisi listrik hijau antar negara Asia Tenggara lewat Asean Power Grid.
Dia berharap konsolidasi ekspor lewat PLN bakal memperkuat posisi Indonesia dalam ekositem jual beli listrik bersih antar negara Asean nantinya.
“Ini jadi penting buat kita agar bisa mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di sisi Indonesia,” tuturnya.
Konsep konsolidasi ekspor listrik yang didorong perusahaan setrum negara itu muncul selepas kemajuan perundingan jual listrik bersih ke Singapura pertengahan tahun ini.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia bersama dengan Singapura menjajaki kerja sama bidang energi terbarukan dengan nilai investasi mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp815 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS).
Kerja sama itu termaktub dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng.
Potensi kerja sama kedua negara itu meliputi Zona Industri Berkelanjutan; Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi; dan Kerja Sama dalam Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.
Bahlil mengatakan Singapura bakal membangun kawasan industri hijau bersama di Kepulauan Riau yakni Batam, Bintan, Karimun dengan nilai investasi di atas US$10 miliar.
“Ini adalah bagian kerja sama yang baik, yang saling menguntungkan. Apalagi dunia sekarang mendorong untuk produk-produknya itu semua harus memakai energi yang bersih,” kata Bahlil di sela penandatanganan kerja sama dengan Singapura di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Bahlil menegaskan Indonesia akan mengizinkan perdagangan listrik hijau jika Singapura juga memberikan kontribusi berupa pengembangan hilirisasi industri panel surya di Indonesia.
Adapun kapasitas ekspor listrik EBT lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 gigawatt (GW). Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan membutuhkan 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.
Potensi investasi diestimasi mencapai US$30 miliar sampai dengan US$50 miliar untuk pembangkit panel surya dan US$2,7 miliar untuk manufaktur panel surya dan battery energy storage system (BESS).
Perdagangan listrik lintas batas ini juga diperkirakan dapat mendatangkan potensi penambahan devisa US$4 miliar - US$ 6 miliar per tahun dan penambahan penerimaan negara US$210 juta-US$600 juta per tahun, serta lapangan kerja baru 418.000 pekerja dari manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan panel surya dan BESS.
(naw)
