Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang kembali muncul bukan menjadi solusi utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak, termasuk koordinasi yang semakin kuat.

Sebelumnya, pembentukan BPN memang didasari atas kebutuhan untuk memperkuat koordinasi penerimaan negara yang saat ini tersebar di berbagai unit seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, hingga unit pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Daripada membentuk lembaga baru yang berpotensi menambah biaya birokrasi, akan lebih tepat jika pemerintah memperkuat kelembagaan yang sudah ada." ujar Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman kepada Bloomberg Technoz, dikutip Jumat (19/9/2025).

Rizal menyarankan pemerintah sebaiknya fokus dalam mengatasi masalah mendasar seperti tingginya selisih dari potensi dan realisasi penerimaan pajak (Tax gap), tingkat kepatuhan, hingga kebocoran PNBP.

Pemerintah, kata dia, juga harus mempercepat integrasi data perpajakan, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu platform digital nasional, termasuk meningkatkan transparansi tata kelola dan memperkuat kapasitas sumber daya manusianya.