Jika memang pada akhirnya pembentukan BPN menjadi solusi atas berbagai masalah itu, Rizal menyarankan pemerintah perlu menyusun roadmap kelembagaan yang jelas; apakah BPN akan berdiri independen atau tetap di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
"Evaluasi cost and benefit juga harus dilakukan secara matang agar tidak menambah beban APBN tanpa hasil yang signifikan," tutur dia.
"Jika prasyarat tersebut belum siap, maka prioritas sebaiknya diarahkan pada reformasi perpajakan dan optimalisasi PNBP yang berbasis data, teknologi, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan cara ini, penerimaan negara bisa diperkuat tanpa menambah risiko birokrasi baru."
Wacana kembali pembentukan BPN itu sebelumnya kembali muncul dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pemutakhiran terbaru rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Dalam beleid itu, Prabowo turut memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan perekonomian nasional tahun 2025, ke dalam bagian poin ke-8 program hasil terbaik cepat.
"Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan hasil penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%," tulis poin tersebut.
(lav)
