Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan ekonom menilai keputusan pemerintah untuk kembali menambah sejumlah kementerian/lembaga (K/L) baru menjadi sangat kontradiktif terhadap semangat efisiensi yang sebelumnya juga telah diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun ini melalui instruksinya.

Kemarin Senin (26/8/2025), Prabowo membentuk sekaligus melantik pejabat dari dua lembaga baru yakni Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola  Pantai Utara Jawa (Pantura), yang ditujukan untuk menangani program proyek prioritasnya. Selain itu, pemerintah juga berpotensi mengubah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian yang langsung berada di bawah presiden.

"Itu kan kontradiktif. Di satu sisi kita memangkas berbagai hal yang itu kadang-kadang berpengaruh ke UMKM, sektor riil, tapi di sisi lain ini kita menambah Kementerian dan Lembaga [K/L]," ujar Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty saat dihubungi, Selasa (26/8/2025).

Telisa mengatakan, pemerintah semestinya mendahulukan melakukan kajian soal urgensi pembentukan berbagai badan baru tersebut. Kajian itu ditujukan sebagai langkah efektivitas pelaksanaan program yang mungkin bisa dilakukan lembaga eksisting

Apalagi, kata dia, langkah penggemukan sejumlah lembaga baru tersebut juga sangat berbanding terbalik dari tren yang telah dilakukan sejumlah negara-negara lai, salah satunya seperti Vietnam.