Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi dan meluaskan jumlah wilayah di Tanah Air. Padahal sebelum efisiensi anggaran, TKD mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 2,4% selama periode 2021-2025.

Berdasarkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya, pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp650 triliun. Angka ini lebih rendah 29,3% dibanding pagu dalam APBN 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun. Angka ini juga menyusut 24,7% dibanding pagu dalam outlook 2025 yang senilai Rp864,1 triliun.

Secara rinci, pemerintah berencana mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp45,1 triliun pada 2026. Angka ini jauh lebih rendah, atau hanya seperempat dibanding alokasi DBH pada 2025 yang mencapai Rp178,37 triliun.

"Dana Alokasi Umum (DAU) pada 2026 tercatat Rp373,8 triliun," demikian tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Senin (25/8/2025).

Rencana alokasi itu juga lebih rendah dibanding pagu DAU tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp430,2 triliun.