Negara tetangga komunis tersebut belakang resmi melakukan efisiensi birokrasi yang cukup besar dengan memotong jumlah Kementerian, pengurangan PNS, hingga penghilangan otoritas daerah.
"Kalau kita memutuskan sesuatu yang baru itu kaji dulu, apakah memang sudah tidak bisa dengan lembaga-lembaga yang ada?," tutur dia. "Karena semua tren negara di dunia itu justru sedang melakukan efisiensi dari sisi Kementerian Lembaga, nah ini kita malah menambah, jadi agak kontradiktif."
Persulit Investor
Di sisi lain, Telisa juga menggarisbawahi jika keputusan pemerintah yang lagi-lagi menambah lembaga baru tersebut juga berpotensi akan menggerus arus investasi yang masuk ke dalam negeri.
Dia lagi-lagi mencontohkan Vietnam — yang telah melakukan efisiensi — menjadi negara primadona yang disenangi oleh investor, yang juga telah terbukti dengan masuknya berbagai investasi dan turut menopang pertumbuhan ekonomi.
"Mereka sangat disukai oleh para investor, mereka sangat jadi primadona untuk tujuan investasi krena birokrasinya efisien," kata dia.
"Agak takut kalau lembaga tambah banyak, selain memboroskan anggaran, itu juga menambah panjang birokrasi kita. Itu tentu tidak ramah kepada investor. Mudah-mudahan pemerintah lebih bisa mempertimbangkan lagi jika akan menambah lembaga."
Sejak awal dilantik, Prabowo sendiri terbilang sudah membentuk sebuah Kabinet yang gemuk, yang jumlahnya mencapai 50 lembaga, lebih banyak dari periode Presiden Joko Widodo yang hanya sebanyak 33 lembaga.
Apalagi, Kementerian dan Lembaga tersebut juga kini diisi oleh banyak Wakil Menteri, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Luar Negeri.
Pada awal tahun ini, Prabowo juga melakukan efisiensi yang termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Melalui beleid itu, pemerintah melakukan efisiensi anggaran K/L dan transfer ke daerah Rp306,69 triliun.
Teranyar, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menerbitkan aturan baru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru No.56/ 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku mulai 5 Agustus 2025.
Beleid itu memungkinkan keberlanjutan efisiensi anggaran pemerintah pada 2026 mendatang.
(lav)
