Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai turut menanggapi soal usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 yang menetapkan penurunan alokasi belanja transfer ke daerah (TKD) hingga 24% menjadi hanya Rp650 triliun dari outlook 2025 yang ditetapkan sebesar Rp864,0 triliun.

Anggota DPR Fraksi PDI-Perjuangan Rio Dondokambey meminta pemerintah untuk memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain guna menjaga pembangunan di seluruh daerah Indonesia tetap terjaga.

"Pemerintah harus dapat menyediakan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata di seluruh wilayah," ujar Rio saat membacakan tanggapan atas RAPBN 2026 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Sementara itu, Ratih Megasari Singkarru, Anggota perwakilan Fraksi NasDem menilai usulan belanja tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Hanya saja, Ratih juga menekankan penurunan alokasi tersebut membawa konsekuensi imbas adanya alokasi tambahan belanja pemerintah pusat yang justru naik 17,5% menjadi sebesar Rp1.498,3 triliun.