"NasDem menilai langkah ini sebagai bentuk penyesuaian fiskal yang lebih diarahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan daerah," ujar dia.
Antisipasi TKD Minim dengan Kompensasi Adil
Di sisi lain, Anggota perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Rizki Sadig juga meminta penurunan alokasi TKD tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah melalui mekanisme kompensasi yang adil.
Permintaan tersebut dilakukan guna diharapkan dapat memaksimalkan belanja pusat dan daerah agar tetap produktif, merata, dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah," kata dia.
"Pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa yang cukup dalam harus diantisipasi dampaknya," kata Anggota Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Andi Muzakir Aqil, dalam kesempatan yang sama.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) sebelumnya juga turut mengkhawatirkan peran pembangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) akan semakin menyusut, seiring dengan alokasi belanja transfer ke daerah (TKD) yang turun sekitar 24%.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan, penurunan alokasi belanja tersebut dikhawatirkan akan mempersempit ruang fiskal daerah yang selama ini terbilang sangat bergantung terhadap anggaran pemerintah pusat.
"Peran pemerintah daerah itu akan cenderung menyusut seiring dengan penurunan TKD yang ini mempersempit ruang fiskal di daerah," ujar Deni dalam media briefing bertajuk RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik Di Tengah Keterbatasan Fiskal, Senin (18/8/2025) kemarin.
Deni mengatakan, hal tersebut akan turut membuat daerah akan lebih agresif dalam mencari sejumlah pendapatan baru melalui kenaikan pajak, sekaligus menyinggung sejumlah polemik yang sempat muncul di berbagai daerah beberapa waktu lalu.
Dia merujuk pada kasus Pemda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang belum lama ini berencana menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga mencapai 250%, yang turut memicu aksi demonstrasi masyarakat besar-besaran.
"Kita akan melihat relevan dengan pengalaman apan yang terjadi di kasus Pati akhir-akhir ini," tutur dia.
Dia pun menyarankan pemerintah sebaiknya tidak perlu memaksakan berbagai program prioritas dengan skala besar, yang dapat berpotensi membuat sentralisasi anggaran yang hanya tertuju pada pemerintah pusat.
"Pemerintah sebaiknya perlu meninjau kembali desain pelaksanaan program-program prioritas tersebut guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut, dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional."
(lav)
