Shas menyatakan masih membuka ruang dialog terkait status wajib militer pria ultra-ortodoks, “agar kemitraan Shas dalam pemerintahan dan koalisi penguasa tetap dapat dipertahankan,” demikian isi pernyataan partai tersebut.
Pemerintahan Netanyahu saat ini merupakan yang paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel. Ia tidak diwajibkan menggelar pemilu hingga musim gugur 2026. Selain itu, sebuah rancangan undang-undang untuk membubarkan parlemen baru bisa diajukan kembali enam bulan setelah inisiatif serupa gagal dalam pemungutan suara bulan lalu — kecuali dalam kondisi tertentu yang disebut sebagai “perubahan keadaan.”
Pengecualian berbasis agama terhadap wajib militer bagi pria ultra-ortodoks — yang bersifat wajib bagi seluruh warga Yahudi yang sehat jasmani — telah lama menjadi isu sensitif di Israel. Namun, ketegangan meningkat sejak pecahnya perang di Gaza yang kini telah berlangsung lebih dari 21 bulan. Puluhan ribu warga Israel, mayoritas pria muda, telah dipanggil untuk bertugas.
Manuver politik ini berlangsung di tengah negosiasi yang terus berjalan di Doha mengenai gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang didukung Iran. Berdasarkan rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, gencatan senjata akan berlangsung selama dua bulan, selama periode tersebut separuh dari 50 sandera yang ditahan Hamas akan dibebaskan dan negosiasi akhir perang akan digelar.
Meski kehilangan dukungan dari Shas dan UTJ membuat Netanyahu semakin bergantung pada kelompok nasionalis sayap kanan dalam koalisinya, yang sebagian menentang gencatan senjata di Gaza, ia diperkirakan masih memiliki cukup dukungan di kabinet untuk menyetujui kesepakatan tersebut.
(bbn)
