"Nah itulah tadi fungsi APBN ini, kita gunakan APBN kita untuk menjaga stabilisasi ekonomi. Untuk apa? Supaya penciptaan lapangan kerja yang selalu kita bisa hasilkan sekitar 3,5 juta lapangan kerja baru setiap tahun itu, itu bisa terus kita lakukan.
Sektor Prioritas APBN 2025
Adapun dalam paparannya, Febrio memaparkan setidaknya sejumlah sektor prioritas APBN 2025 untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Berdasarkan slide yang dipaparkannya, alokasi belanja negara tahun 2025 difokuskan pada empat sektor utama yakni pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Sektor pendidikan mendapat alokasi tertinggi, yakni sebesar Rp724,3 triliun atau 20% dari total belanja negara. Fokus utamanya adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, BOS, BOP PAUD, serta beasiswa LPDP.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan makanan bergizi bagi anak sekolah, merenovasi sekolah dan membangun sekolah unggulan, serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan pasar kerja melalui program vokasi dan sertifikasi.
Selanjutnya, yakni perlindungan sosial kepada masyarakat. Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun atau 13,9% dari belanja negara. Dana ini akan digunakan untuk melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan KIP Kuliah, serta memperkuat integrasi perlindungan sosial dengan sistem kesehatan.
Pemerintah juga menargetkan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. "Jadi kita mulai dari Paud, 5 bantuan. SD ada bos. Lalu nanti juga kita akan lihat untuk lansia. Itu juga sudah ada program perlinsosnya untuk lansia sekarang. Jadi kita ingin lihat sepanjang hayat juga," jelas Febrio.
Adapun di sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan APBN sebesar Rp218,5 triliun atau 6% dari belanja negara, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif, terutama dalam percepatan penurunan stunting dan tuberkulosis (TBC).
Alokasi ini juga mencakup pembangunan rumah sakit berkualitas, peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penguatan teknologi dan kemandirian farmasi.
Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp144,6 triliun atau 3,8% dari belanja negara. Fokusnya antara lain pada intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan, serta peningkatan akses pembiayaan petani melalui penguatan lumbung pangan nasional.
(prc/frg)
