Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah instrumen stimulus pada APBN 2025 untuk melindungi kelompok rentan sekaligus mempertahankan target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Karena dalam jangka pendek, kita akan menghadapi banyak sekali gejolak global, harga minyak bisa naik, perang di sana dan sebagainya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat kita yang harus kita lindungi, terutama miskin dan rentan, kita pastikan dampaknya terhadap daya minyaknya tidak terlalu signifikan," ungkap Febrio dikutip, Sabtu (28/6/2025).
Menurut dia, stabilisasi ekonomi nasional menjadi hal krusial agar daya beli masyarakat miskin dan rentan tidak terlalu terdampak. Menurut dia, gejolak global, termasuk potensi kenaikan tarif perdagangan internasional, dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya ditargetkan sebesar 5,2% pada 2025.
"Pertumbuhan ekonomi global langsung diantisipasi akan melemah, termasuk Indonesia juga diprediksi langsung oleh IMF dan World Bank, katanya dari tadi kita sudah target 5,2% tahun ini, akan tertekan ke arah 4,7%. Tidak stabil ekonominya, makanya kita ingin stabilisasi."
Lebih lanjut, Febrio juga menekankan, salah satu tujuan utama penggunaan APBN adalah menciptakan lapangan kerja baru. Dalam klaimnya, tiga tahun terakhir ini pemerintah berhasil menciptakan antara 3,5 hingga 4 juta lapangan kerja per tahun. Angka ini ditargetkan tetap terjaga melalui intervensi fiskal.
"Nah itulah tadi fungsi APBN ini, kita gunakan APBN kita untuk menjaga stabilisasi ekonomi. Untuk apa? Supaya penciptaan lapangan kerja yang selalu kita bisa hasilkan sekitar 3,5 juta lapangan kerja baru setiap tahun itu, itu bisa terus kita lakukan.
Sektor Prioritas APBN 2025
Adapun dalam paparannya, Febrio memaparkan setidaknya sejumlah sektor prioritas APBN 2025 untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Berdasarkan slide yang dipaparkannya, alokasi belanja negara tahun 2025 difokuskan pada empat sektor utama yakni pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Sektor pendidikan mendapat alokasi tertinggi, yakni sebesar Rp724,3 triliun atau 20% dari total belanja negara. Fokus utamanya adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, BOS, BOP PAUD, serta beasiswa LPDP.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan makanan bergizi bagi anak sekolah, merenovasi sekolah dan membangun sekolah unggulan, serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan pasar kerja melalui program vokasi dan sertifikasi.
Selanjutnya, yakni perlindungan sosial kepada masyarakat. Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun atau 13,9% dari belanja negara. Dana ini akan digunakan untuk melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan KIP Kuliah, serta memperkuat integrasi perlindungan sosial dengan sistem kesehatan.
Pemerintah juga menargetkan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. "Jadi kita mulai dari Paud, 5 bantuan. SD ada bos. Lalu nanti juga kita akan lihat untuk lansia. Itu juga sudah ada program perlinsosnya untuk lansia sekarang. Jadi kita ingin lihat sepanjang hayat juga," jelas Febrio.
Adapun di sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan APBN sebesar Rp218,5 triliun atau 6% dari belanja negara, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif, terutama dalam percepatan penurunan stunting dan tuberkulosis (TBC).
Alokasi ini juga mencakup pembangunan rumah sakit berkualitas, peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penguatan teknologi dan kemandirian farmasi.
Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp144,6 triliun atau 3,8% dari belanja negara. Fokusnya antara lain pada intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan, serta peningkatan akses pembiayaan petani melalui penguatan lumbung pangan nasional.
(prc/frg)
