Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga riset ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan melebar ke level 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka itu lebih tinggi dibanding target 2,53% terhadap PDB dalam APBN 2025. Proyeksi disampaikan oleh AMRO juga lebih tinggi dibandingkan realisasi 2,29% terhadap PDB pada APBN 2024.
AMRO menjelaskan proyeksi pelebaran defisit pada APBN 2025 terjadi karena pemerintah batal untuk menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% secara umum.
"Cakupan saat ini dari kenaikan tarif PPN berbeda dari rencana awal pemerintah, [sehingga] defisit fiskal diperkirakan akan lebih lebar daripada yang dianggarkan sebelumnya," sebagaimana termaktub dalam laporan AMRO's 2025 Annual Consultation Report on Indonesia Juni 2025, dikutip Selasa (24/6/2025).
Perlu diketahui, pemerintah memang batal untuk menerapkan tarif PPN 12% secara umum. Per 1 Januari 2025, PPN 12% hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah. Sementara, barang dan jasa umum lainnya pada dasarnya tetap dikenakan tarif 11%. Hal ini terjadi karena pemerintah menerapkan besaran dasar pengenaan pajak yang berbeda untuk barang dan jasa mewah dan umum.
Dalam kaitan itu, AMRO menegaskan APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp31 triliun, setara dengan 0,1% dari PDB pada dua bulan pertama 2025, menandai defisit pertama sejak 2021. AMRO menilai defisit tersebut didorong oleh kontraksi signifikan dalam penerimaan fiskal.
Perlu diketahui, defisit APBN pada akhir Februari berasal dari capaian pendapatan negara senilai Rp316,9 triliun di kala belanja negara mencapai Rp348,1 triliun. Alhasil, terjadi defisit sebesar Rp31,2 triliun terhadap PDB sampai realisasi APBN hingga 28 Februari.
Di sisi lain, AMRO menggarisbawahi mengingat defisit anggaran masih di bawah pagu 3% dari PDB, pemerintah dinilai masih memiliki fleksibilitas dalam APBN untuk menanggapi tantangan yang tidak terduga, atau memberikan insentif pajak untuk mendukung bisnis, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), atau bantuan sosial tambahan jika diperlukan.
"Pemerintah saat ini telah memberikan dukungan fiskal khususnya dalam memperkuat pemulihan UMKM pascapandemi, termasuk subsidi bunga, insentif pajak, dan penjaminan kredit," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) Gita Gopinath pada Jumat (20/6/2025). Pertemuan tersebut membahas perekonomian Indonesia dan dunia.
Dari sisi perekonomian Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada 2025, target defisit anggaran adalah 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
"Indonesia juga berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN," ujar Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi, Jumat (20/6/2025).
(lav)
