Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 17 Desember 2025, di Kantor Pusat BRI, Jakarta. Rapat yang dihadiri jajaran Dewan Komisaris dan Direksi ini menyetujui tiga agenda penting, dengan sorotan utama pada perubahan susunan pengurus perseroan.

Agenda pertama RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Penyesuaian ini meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2025, serta pengaturan hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna milik Negara. Selain itu, perubahan ini mengikuti Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 mengenai Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Langkah tersebut memastikan tata kelola BRI tetap adaptif dan sesuai standar regulasi terkini. Penyesuaian ini juga menjadi landasan bagi perseroan untuk menghadapi dinamika pasar dan memperkuat posisi strategisnya sebagai bank BUMN terdepan.

Agenda kedua adalah pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Persetujuan ini tetap harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak. Keputusan ini diharapkan meningkatkan efisiensi proses persetujuan RKAP sambil tetap menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan.

Struktur Kepemimpinan Baru

Agenda ketiga, yang menjadi sorotan utama, adalah perubahan susunan pengurus perseroan. RUPSLB merombak jajaran Direksi dengan mengangkat Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy, Viviana menggantikan posisi yang ditinggalkan.

Selain itu, empat direktur baru juga diangkat: Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking, serta Achmad Royadi sebagai Direktur Finance & Strategy. Beberapa direksi lama diberhentikan dengan hormat, dan penyesuaian nomenklatur jabatan turut dilakukan.

Susunan Dewan Komisaris BRI

Susunan Direksi BRI

Setiap anggota pengurus baru hanya dapat melaksanakan tugas setelah memperoleh persetujuan OJK dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan BRI tetap memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik tata kelola yang baik.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menekankan kinerja perseroan tetap positif menjelang akhir 2025. “Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diupayakan tetap dalam kisaran guidance, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi global dan domestik,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan optimisme manajemen dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan.

Hingga Triwulan III 2025, BRI mencatat kinerja keuangan yang solid. Total aset konsolidasian mencapai Rp2.123 triliun, didorong pertumbuhan kredit sebesar 6,26% yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,25% yoy menjadi Rp1.475 triliun, dengan porsi dana murah (giro dan tabungan) sebesar 67,7%. Rasio Non-Performing Loan (NPL) terjaga di 3,1% dengan coverage 183,1%.

Laba bersih konsolidasian tercatat Rp41,23 triliun, didukung ROA 2,7%, ROE 17,0%, serta CAR 25,4%. Hasil ini menegaskan posisi BRI sebagai bank BUMN yang sehat dan mampu menghadapi tekanan pasar, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Keputusan RUPSLB ini menunjukkan komitmen BRI untuk memperkuat good corporate governance serta memastikan kesiapan menghadapi regulasi baru. Langkah strategis ini diharapkan memperkokoh posisi BRI, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan inklusi keuangan.

Dengan struktur pengurus baru dan fokus pada tata kelola yang adaptif, BRI siap melanjutkan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia sambil menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2026.

Kinerja keuangan yang solid dan reformasi internal ini menegaskan BRI tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan, selaras dengan visi sebagai bank BUMN yang mendukung pembangunan nasional dan inovasi layanan keuangan.