PLTS menjadi andalan di wilayah dengan intensitas radiasi matahari tinggi, seperti Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), serta kawasan timur Indonesia. Di wilayah Jamali, total kapasitas EBT mencapai 19,6 GW, yang didominasi PLTS sebesar 10.932 MW. Diikuti PLTB 5.377 MW, PLTP 2.503 MW, PLTA/M 432 MW, dan bioenergi 399 MW.
Sementara itu, wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara mendapat alokasi kapasitas EBT sebesar 2,3 GW. Meskipun skalanya lebih kecil, proyek ini dinilai strategis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kapasitas yang direncanakan terdiri atas PLTS 1.470 MW, PLTP 332 MW, PLTA/M 179 MW, bioenergi 141 MW, PLTB 140 MW, serta PLTAL 40 MW.
Bahlil juga menyoroti pentingnya perencanaan yang kini lebih transparan dan terarah. “Kalau dulu hasil RUPTL itu tidak menjelaskan lokasinya di mana, tempatnya di mana, dan kapan. Kalau sekarang, lokasinya di mana, kabupaten apa, tahun berapa dibangun, semuanya sudah jelas,” katanya.
Di Sumatra, akan dibangun pembangkit EBT sebesar 9,5 GW yang terdiri dari PLTA/M 4.940 MW, PLTP 2.017 MW, PLTS 1.606 MW, PLTB 590 MW, PLTN 250 MW, dan bioenergi 78 MW. Di Kalimantan, kapasitas yang direncanakan sebesar 3,5 GW, dengan PLTA/M 1.533 MW, PLTS 1.524 MW, PLTN 250 MW, bioenergi 80 MW, dan PLTB 70 MW. Adapun untuk Sulawesi akan dibangun pembangkit dengan total kapasitas 7,7 GW, yang meliputi PLTA/M 4.606 MW, PLTS 1.530 MW, PLTB 1.010 MW, PLTP 305 MW, dan bioenergi 236 MW.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN untuk menjalankan seluruh ketentuan dalam RUPTL tersebut. Menurutnya, rencana ini menjadi peta jalan transformasi sistem kelistrikan nasional ke arah yang lebih berkelanjutan.
“PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions. Dengan lokasi pembangunan yang kini sudah jelas dan terperinci, kami optimistis bisa memperkuat keandalan listrik nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi lokal untuk mewujudkan swasembada energi,” tutur Darmawan.
Dengan RUPTL 2025–2034 yang telah disusun secara komprehensif dan berbasis potensi lokal, Pemerintah berharap transisi energi berjalan efektif dan merata, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan energi di seluruh pelosok Tanah Air.
(tim)
