Wilayah Operasi
Arya menegaskan wilayah operasi Gag Nikel berada di luar areal konservasi ataupun Geopark Unesco. Izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah.
Untuk itu, Gag Nikel juga telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan memantau jalannya operasional tambang.
Sekadar catatan, Gag Nikel mengantongi KK dengan nomor perizinan 430.K/30/DJB/2017 dari Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.
Perusahaan tersebut beroperasi di wilayah seluas 13.136 hektare (ha) di Pulau Gag, Raja Ampat; terbagi atas 6.060 ha di wilayah darat dan 7.076 ha di laut.
Perusahaan mendapatkan izin operasi produksi pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018.
Pada hari ini, Bahlil resmi membekukan sementara KK PT Gag Nikel, sebagai buntut dari laporan Greenpeace Indonesia yang menyebut eksploitasi nikel di Indonesia Timur telah merusak ekosistem dan lingkungan di destinasi pariwisata Raja Ampat.
Menurut Bahlil, berdasarkan laporan dari Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, terdapat lima KK yang aktif di kawasan Raja Ampat, tetapi yang sudah beroperasi adalah milik anak usaha BUMN tambang, Antam.
“Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba, untuk status daripada IUP [KK, red.] PT Gag itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek,” kata Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).
Pembekuan KK produksi tersebut berlaku sejak hari ini hingga peninjauan tim di lokasi penambangan.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan Gag Nikel selama ini telah memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal).
Lebih lanjut, Bahlil menyebut dirinya juga akan meninjau langsung ke lokasi tambang PT Gag sembari mengecek beberapa sumur minyak yang ada di wilayah Sorong, Papua Barat.
“Saya sendiri akan turun, tetapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau Gag. Nah, tetapi apapun hasilnya, nanti kami akan sampaikan setelah cross check lapangan terjadi,”ujarnya.
Aktivitas Greenpeace Indonesia belum lama ini menggelar aksi damai untuk memprotes pertambangan dan hilirisasi nikel yang dituding berdampak pada ekosistem di Raja Ampat.
Greenpeace menuding industri nikel dikembangkan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara di Papua.
Organisasi tersebut juga menuding hilirisasi nikel akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan pembangkit berbasis batu bara sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.
“Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2025).
Melalui ekspedisi di Papua pada 2024, Greenpeace mengeklaim menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
Menurut mereka, ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tidak boleh ditambang menurut UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Menurut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektare (ha) hutan dan vegetasi alami khas.
Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang diklaim terancam tambang nikel adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun.
(wdh)
