Terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi serangan siber, Joseph mengungkapkan beberapa industri, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur kritikal, sudah menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap keamanan siber.
Namun, di banyak sektor lain, masih terdapat tantangan dalam mengubah kesadaran menjadi penerimaan dan adopsi nyata.
"Setelah awareness itu masuk ke levelnya acceptance. Kita terima nggak itu? Bahwa [industri] saya belum siap. Saya ngak punya budget. Nah itu anggaran menjadi penting gitu. Lalu, kita bisa masuk ke adoption. Itu perjalanannya masih panjang. Makanya saya pikir nggak bisa kalau kita paksa satu persatu. Kita harus punya kesadarannya publik," terangnya.
Oleh karena itu dia menegaskan, tantangan keamanan siber tidak dapat diselesaikan secara parsial. Perlu kesadaran kolektif lintas sektor, disertai dengan konsensus dan kerja sama industri.
Selain perubahan pola pikir, eksekusi juga menjadi tantangan besar, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan.
"Nah, eksekusinya itu challenge-nya adalah sumber daya keuangan dan juga sumber daya manusia. Kita masih menghadapi yang namanya talent gap. Talent gap itu artinya jumlah tenaga kerja yang paham mengenai cyber security dengan demand-nya kita sekarang itu, itu masih jauh," ucapnya.
Dia menambahkan, solusi tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada kebijakan, pendidikan, dan proses organisasi. Kebijakan harus dibuat dan diimplementasikan dengan benar, sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan melalui pelatihan, dan proses bisnis harus disesuaikan untuk mengintegrasikan aspek keamanan siber.
"Keamanan siber adalah tentang people, policy, dan process. Tanpa ketiganya berjalan seiring, kita akan terus rentan terhadap serangan. Ini bukan soal teknologi. Tapi people, policy people-nya dan prosesnya. Eksekusi itu kan dari policy, kebijakan. Apakah kebijakannya sudah dibikin? Apakah people-nya sudah ada? Atau kalau people-nya belum ada, internal existing people-nya sudah di-training belum? Kesadarannya, bagaimana melakukannya? Apakah prosesnya sudah dibuat sesuai atau disesuaikan untuk menjadikan cyber security?" pungkasnya.
Adapun terkait keamanan siber nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen memperkuat sinergi tersebut.
Dalam jangka pendek, BSSN dan Komdigi akan bersinergi dalam berbagai program strategis, termasuk penguatan Pusat Data Nasional (PDN), pengelolaan satu data, serta perlindungan data pribadi.
"Karena memang salah satu arahan presiden kepada kami adalah untuk menjaga keamanan siber, dan kami sama-sama memimpin desk keamanan siber yang saat ini juga tengah bekerja, dan koordinasi itu menjadi amat sangat penting," kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dan Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Meutya menambahkan bahwa kejahatan siber berkembang dengan sangat cepat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan respons yang cepat dan koordinasi yang lebih efektif. Oleh karena itu menurutnya, kecepatan dalam menangani ancaman siber sangat diperlukan.
"Ini yang kita tadi sudah sepakat akan jalankan bahwa ke depan sinerginya akan lebih kuat lagi, paling tidak dalam urusan komunikasi nanti di level pimpinan itu sudah harus siap 24 jam kalau tiba-tiba terjadi hal-hal yang memang perlu atensi. Tidak harus melewati dari bawah atau bottom-up, tapi harus dari top-down untuk masalah keamanan siber ini," terangnya.
(prc/wep)
