"Di bawah kendali Musk, Twitter menjadi pelanggar hukum, merugikan karyawan, pemilik gedung, vendor, dan yang lain. Musk tidak membayar tagihannya, dia yakin aturan hukum tidak berlaku untuk dirinya, dan mempergunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk menyingkirkan mereka yang tidak setuju dengannya," tulis pengacara Agrawal dan tiga mantan pejabat Twitter itu dalam berkas aduan sepanjang 38 halaman itu.
Seorang juru bicara X menolak berkomentar, sementara Musk sendiri tidak segera menjawab permintaan komentar melalui surat elektronik.
Setelah mengambil alih Twitter, Musk memecat sejumlah petinggi perusahaan itu selain Agrawal, mereka adalah Vijaya Gadde, kepala legal dan kebijakan, Ned Segal, CFO, dan Sean Edgett, penasehat hukum Twitter.
Pemecatan tersebut bukan langkah mengherankan saat itu. Seluruh pejabat tinggi itu berada di balik langkah hukum Twitter pada 2022 yang bertujuan memaksa Musk mewujudkan pembelian platform itu setelah berusaha mundur.
Mereka masing-masing akan mendapat uang pesangon besar yang merupakan bagian dari kesepakatan Musk ketika akan membeli perusahaan tersebut. Pesangon itu meliputi saham jatah karyawan. Agrawal diperkirakan akan mendapat uang pesangon US$50 juta.
Oktober tahun 2023, Agrawal, Gadde, dan sejumlah mantan pejabat Twitter memenangkan langkah hukum yang mengharuskan X membayar US1,1 juta untuk biaya legal selama mereka bekerja di perusahaan itu.
Awal Desember, X gagal memenuhi perintah pengadilan untuk mengatasi klaim ratusan mantan pegawai Twitter yang menyatakan mereka belum mendapat uang pesangon.
Di bulan yang sama, seorang hakim di San Francisco menolak permintaan X untuk menolak tuntutan hukum karyawan yang mengklaim mereka tidak mendapat bonus 2022, padahal sudah dijanjikan akan mendapat 50% dari target bonus mereka sebelum Musk melakukan akuisisi.
(bbn)
