Adapun dalam laporan lainnya, telah ditemukan sebanyak 126 kasus yang melibatkan 352 pegawai terkena hukuman disiplin.
“Kalau hubungan disiplin ini, kami mengacu pada Undang-undang ASN dan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN,” lanjut dia.
Sebelumnya, PPATK telah mengatakan lebih dari 200 laporan yang sudah disampaikan pihaknya ke Kementerian Keuangan terkait transaksi janggal mencapai Rp300 triliun. Menurut PPATK, transaksi janggal itu juga diduga sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Hal yang sama juga diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga merujuk pada hasil laporan PPATK ke Kemenkeu periode 2009 hingga 2023.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tidak tahu dari mana asal nilai tersebut karena tidak melihat di dalam surat yang dikirimkan oleh PPATK. “Mengenai 300 triliun, sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi itu. Transaksinya di mana, melalui apa saja, dan siapa saja yang terlibat,” kata Sri Mulyani.
Terakhir dia menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan untuk melakukan tindak lanjut terhadap seluruh laporan yang dikirimkan oleh PPATK ke lembaganya.
“Saya ingin tegaskan lagi, seluruh surat dari PPATK yang dikirimkan kepada kami baik yang permintaan kami sendiri atau yang inisiatif PPATK, itu semua akan ditindaklanjuti,” kata dia.
(ibn/ezr)
