Dia mencontohkan kerusakan lingkungan juga terjadi pada wilayah hutan dan pertambangan atau kawasan ekstraktif, salah satunya adalah Pulau Obi, Maluku Utara. Menurutnya, kegiatan hilirisasi pasti lekat dengan kerusakan lingkungan mulai dari pencemaran tanah dan pencemaran air serta konflik lahan. 

Jokowi, kata Fabby, selama ini hanya menggembar-gemborkan soal nilai tambah dan jumlah ekspor yang meningkat tanpa pernah benar-benar menghitung kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan akibat hilirisasi tersebut.

Dengan demikian, pemerintah saat ini harus menghitung biaya sosial dan lingkungan akibat kegiatan ekstraksi dan pengolahan yang bukan hanya terdiri dari nikel, melainkan juga bauksit dan tembaga.

“Itu harus dikaji benar, supaya kita bisa tahu benar kalau ternyata biaya sosial ekonomi lebih besar, seharusnya ada upaya-upaya untuk mengubah itu,” ujarnya.  

Fabby menambahkan isu yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan dan ekstraksi sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan minim dampak sosial.

Moratorium Smelter

Setidaknya, kata Fabby, terdapat dua hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga aspek lingkungan dan sosial dari kegiatan hilirisasi. 

Pertama, melakukan moratorium sementara izin pengelolaan smelter baru, tetapi perusahaan tersebut masih bisa melakukan kegiatan eksplorasi sekadar untuk memetakan lokasi cadangan di Indonesia.

Kedua, mengembangkan standar praktik pertambangan yang bertanggung jawab (responsible mining). Hal ini dilakukan agar kegiatan hilirisasi mengacu pada pedoman untuk menjaga lingkungan.

Seiring dengan itu, pemerintah pada akhirnya bisa mengendalikan izin produksi untuk mengurangi perluasan dampak lingkungan.

“Nanti yang sudah berproduksi diatur oleh pemerintah dengan standar. Kalau ada perusahaan yang tidak mampu memenuhi standar jangan diberikan. Izin operasinya ditunda sampai mereka memperbaiki tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

“Nah itu kan harus ada pergantian teknologi, investasi teknologi lebih bersih dan ada upaya pemantauan lingkungan. Dampak lingkungan harus diminimalisir. Itu perlu dilakukan sembari moratorium, jangan menambah izin baru termasuk penambangan jangan tambah,” pungkasnya.

Terakhir, Fabby juga menyoroti soal calon wakil presiden dalam debat cawapres ke-4 yang menggaung-gaungkan hilirisasi. Di sisi lain tidak menyoroti dampak lingkungan akibat program tersebut.

“Seharusnya isu [lingkungan] itu yang didorong oleh para paslon, bukan menggaung-gaungkan hilirisasi. Kita tidak buta, kita lihat masyarakat di sana yang terkena dampak hilirisasi, berdasarkan cerita, baca laporan dan dokumentasi,” ujar Fabby yang juga menjadi salah satu panelis dalam debat cawapres tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengeklaim investasi di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan, kendati tidak memungkiri isu lingkungan pertambangan nikel masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas.

Luhut pun merespons kritik lembaga konsultan dan kelompok lingkungan global bahwa Kawasan Industri Morowali telah mencederai aspek lingkungan lantaran menggunakan listrik berbahan bakar batu bara dan merencanakan pembuangan limbah negara.

Dia tidak menampik bahwa keberlangsungan lingkungan di kawasan sentra nikel memang menjadi salah satu perhatian pemerintah hingga saat ini, dan perkembangannya terus dicermati agar tidak terjadi masalah lingkungan dalam pertambangan nikel.  

"Kecemasan ini [masalah lingkungan] menjadi kecemasan kami juga. Informasi terus diberikan kepada kami untuk mencegah [kerusakan lingkungan]. Jadi seperti apa solusi yang bisa kami lakukan,” tutur Luhut.

Dia juga menjelaskan bahwa salah satu cara guna menjaga agar pertambangan nikel tidak merusak lingkungan, pemerintah bakal membatasi pasokan nikel agar tidak berlebihan.

Selain menjaga lingkungan, pembatasan ini juga menjadi cara pemerintah untuk menjaga harga nikel agar tidak terperosok. "Kritik dari berbagai pihak saya dengarkan, kita harus melakukan ini bersama. Bukan hanya pemerintah," ujarnya.

(dov/wdh)