Wanti-wanti Penambang
Presiden Direktur PT Ucoal Sumberdaya FH Kristiono menjelaskan Indonesia belum memiliki infrastruktur terminal batu bara yang memadai untuk mendukung perdagangan langsung tanpa perantara ke negara pembeli.
Tak ayal, dia menilai keberadaan trader atau perusahaan perdagangan perantara masih dibutuhkan untuk mengelola risiko pengiriman, menjaga kualitas batu bara, hingga memastikan efisiensi proses pemuatan di pelabuhan.
"Jadi kira-kira itu kenapa kita perlu perantara trader. Risikonya gede banget. Kita mau memangku risiko itu? Enggak lah. Kecuali ada tadi, coal terminal," ujar Kris dalam diskusi di Minerba Convex 2026, Selasa (3/11/2026).
Dia menjelaskan keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pemuatan batu bara membuat kemampuan operasional masing-masing perusahaan tambang berbeda.
Sebagai gambaran, kata Kris, pemuatan batu bara ke kapal berkapasitas Panamax di sejumlah terminal dapat diselesaikan dalam 2—3 hari, tetapi di lokasi lain membutuhkan waktu hingga 6 hari.
Selain memperpanjang waktu pemuatan, Kris memandang keterbatasan fasilitas penanganan batu bara berpotensi memengaruhi kualitas komoditas yang diperdagangkan.
Dia menegaskan batu bara dari sejumlah tambang perlu melalui proses pencampuran di pelabuhan maupun tempat penimbunan sebelum dikirim kepada pembeli.
Kris menyatakan kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan memengaruhi harga jual batu bara apabila perusahaan harus menanggung sendiri seluruh proses perdagangan dan pengiriman tanpa dukungan trader.
"Makin banyak mixing-nya dari tambang ke pelabuhan, kemudian dicampur di stockpile, habis itu pakai reclaimer, sehingga mungkin, harganya akan naik. Siapa yang menanggung itu kalau kita enggak punya fasilitas infrastruktur seperti itu?" tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil meminta agar ekspor SDA Indonesia tak mampir ke negara tetangga untuk diekspor ulang, melainkan dapat langsung dikirim ke negara tujuan.
Bahlil menegaskan tidak menginginkan terdapat ekspor SDA Indonesia yang harus transit ke negara tertentu, bahkan diklaim seolah-olah berasal dari negara transit tersebut.
"Enggak boleh lagi sumber daya alam kita dari sektor ESDM. Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Tidak boleh dari negara yang itu ya, hanya stempel baru dia bilang ini ekspor negara dia," kata Bahlil dalam Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).
"Dari mana barang kau? Langsung saja. Langsung saja. Sudah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya tidak bisa diolah-olah oleh mereka ini, enggak bisa," tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan DSI ihwal kebijakan pemantauan ekspor satu pintu.
Bahlil juga meyakini sistem DSI bakal mengatasi persoalan ekspor SDA yang harus transit di negara lain tersebut.
"Bagus, kita dengan DSI koordinasi bagus, kita akan lewat satu pintu lewat DSI, dan tidak perlu lagi lewat transit-transit di mana; bisa langsung ke negara tujuan," tutur Bahlil.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno mengungkapkan Singapura mengekspor batu bara sekitar 50—60 juta metrik ton, padahal negara tersebut tidak memiliki sumber daya dan cadangan batu bara.
Tri menduga batu bara yang diekspor Singapura sebesar 50—60 juta mt tersebut ada yang berasal dari Indonesia, terlebih negara tersebut tak memiliki sumber daya batu bara.
"Jadi coba yang pembelian dari Singapura, ada enggak di data? Pasti ada kan? [Komoditas] yang [dijual] lewat sana itu batu bara mungkin sekitar mungkin 50—60 [juta mt] gitu lah," kata Tri kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (2/11/2026).
"Kan enggak ada batu bara kan di sana? Kan enggak mungkin juga kalau misalnya dari sana ke China atau ke mana gitu, pasti dari kita [Indonesia]," tegasnya.
Ihwal mekanisme pelarangan ataupun potensi pemberian sanksi, Tri masih belum dapat mengungkapkan skemanya. "Ya wong baru diomongin anu langsung ditanyain ini, ya endak bisa jawab," tutur Tri.
(azr/ros)
