Sebelumnya, sejumlah pejabat Pemerintahan telah menuduh tindak pidana penyadapan yang dilakukan Listyo merupakan ancaman makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan yang dilakukan bukan hanya tindak pidana informasi, namun menjadi ancaman serius terhadap keselamatan kepala negara dan keberlangsungan pemerintahan yang berkuasa.

Hal ini juga yang kemudian membuat para pejabat dan politikus Partai Gerindra kukuh meminta kepolisian mengusut siapa dalang atau tokoh utama yang menerima manfaat dari seluruh data penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Mereka hakul yakin, Listyo tak mungkin sekadar melakukan tindak pidana tanpa tujuan atau kepentingan yang strategis.

(mef/frg)