Memang tidak ada definisi yang pasti, namun istilah ini lazim digunakan untuk menggambarkan situasi ketika sebuah partai politik berhasil meraih keuntungan besar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senat, ataupun keduanya. Secara umum, wave election kongres acap kali terjadi pada titik pertengahan masa jabatan empat tahunan seorang presiden—di mana nama sang presiden tidak ada di dalam surat suara—dan biasanya menguntungkan partai yang tidak menghuni Gedung Putih, yang dalam hal ini adalah Partai Demokrat. Dalam wave election, persaingan-persaingan terketat sekalipun cenderung bermuara pada arah pemenang yang sama.
Berapa Banyak Kursi yang Diperebutkan Tahun Ini?
Sebanyak 435 kursi DPR dan 35 dari 100 kursi Senat akan diperebutkan. Saat ini, Partai Republik memegang keunggulan tipis 218 berbanding 214 kursi di DPR (Terdapat satu anggota independen, Perwakilan Kevin Kiley dari California, yang menyelaraskan diri dengan kubu Partai Republik untuk penempatan komitenya). Ada pula dua kursi kosong di DPR saat ini.
Di Senat, Partai Republik memiliki keunggulan 53-47. Sebanyak 35 pemilihan merupakan masa jabatan penuh selama enam tahun, pengecualian untuk pemilihan khusus di Florida dan Ohio yang hanya akan menjabat hingga masa berlakunya habis pada akhir 2028.
Bisakah Demokrat Merebut Kendali?
Partai Demokrat berada di posisi yang jauh lebih diuntungkan untuk merebut kendali DPR ketimbang Senat. Mereka hanya membutuhkan tambahan bersih tiga kursi untuk mengamankan mayoritas di DPR, dan sebelumnya telah mencatatkan performa luar biasa dalam berbagai pemilihan khusus yang digelar sejak Trump kembali menjadi presiden pada Januari 2025.
Sementara itu, perebutan Senat menghadirkan tantangan yang lebih terjal. Kubu Demokrat harus meraih tambahan bersih empat kursi untuk mendapatkan mayoritas mutlak 51 kursi, mengingat Wakil Presiden JD Vance berhak menjadi penentu dalam situasi pemungutan suara yang imbang 50-50, demi memenangkan kubu Republik.
Demokrat diyakini harus mempertahankan seluruh atau setidaknya hampir semua dari 13 kursi petahana mereka yang tengah diperebutkan, termasuk di negara-negara bagian dengan persaingan politik yang ketat seperti Michigan, Georgia, dan New Hampshire. Dari 22 negara bagian dengan kursi yang dikuasai Republik pada surat suara, seluruhnya kecuali Maine dan North Carolina merupakan lumbung suara Trump dengan selisih keunggulan lebih dari 10 poin persentase pada pemilu 2024. Artinya, Demokrat wajib merebut setidaknya dua dari negara-negara bagian pro-Trump tersebut. Skenario itu sempat dinilai mustahil pada awal siklus kampanye, namun kini terasa lebih realistis. Rekrutmen kandidat yang kuat dipadukan dengan iklim politik yang cenderung anti-Trump telah membuat Demokrat kini sangat kompetitif di sejumlah negara bagian yang secara tradisional condong ke kubu Republik, seperti Alaska, Iowa, Kansas, Ohio, dan Texas.
Mengapa Wave Election Terjadi?
Salah satu teorinya adalah karena kemarahan publik. Mereka yang menentang presiden dan kebijakannya jauh lebih termotivasi untuk datang ke tempat pemungutan suara ketimbang mereka yang sudah puas dengan status quo. Reaksi penolakan ini bisa sangat fatal: Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, partai petahana presiden rata-rata menderita kerugian bersih sekitar 25 kursi DPR dan 3,5 kursi Senat dalam setiap ajang pemilu paruh waktu.
Apa Kata Jajak Pendapat dan Pasar Prediksi?
Berbagai jajak pendapat mengindikasikan bahwa mayoritas publik sangat tidak puas dengan arah perkembangan negara dan kepemimpinan presiden. Tingkat penerimaan publik (approval rating) terhadap Trump—yang bertengger di angka 37% dalam rata-rata jajak pendapat harian The New York Times per 30 Oktober—merupakan salah satu yang terendah bagi presiden AS manapun pasca-Perang Dunia II, dan hanya sebanding dengan 38% approval rating Presiden George W. Bush dari Partai Republik dalam Jajak Pendapat Gallup pada Hari Pemilihan 2006, saat Demokrat berhasil merebut mayoritas di DPR dan Senat pada dua tahun terakhir masa kepresidenan Bush. Semakin tidak populer seorang presiden, semakin banyak pula kursi yang cenderung akan lepas dari cengkeraman partainya.
Jajak pendapat turut menunjukkan keunggulan Demokrat atas Republik dalam hal antusiasme pemilih, serta dalam pertanyaan surat suara kongres generik yang menanyakan partai mana yang akan didukung pemilih dalam pemilu mendatang.
Pasar prediksi Polymarket dan Kalshi juga mengisyaratkan sapu bersih oleh kubu Demokrat, memberikan peluang di atas 90% bagi partai tersebut untuk merebut kendali DPR, serta peluang sekitar dua pertiga untuk mengamankan mayoritas Senat.
Apa Dampak Kemenangan Demokrat di Kongres terhadap Legislasi?
Sekalipun kendali di satu kamar berpindah tangan, kemampuan Trump untuk mendesak Kongres agar meloloskan undang-undang yang ditentang oleh Demokrat akan serta-merta terpangkas. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) wajib disetujui oleh DPR dan Senat sebelum dikirim ke meja presiden untuk diteken menjadi undang-undang atau diveto. Dengan demikian, kubu mayoritas Demokrat yang solid di kamar manapun akan mampu menjegal RUU apa pun.
Atas alasan yang sama, penguasaan satu kamar saja tidak akan serta merta memudahkan Demokrat untuk meloloskan undang-undang mereka sendiri. Bahkan jika mereka memenangkan DPR dan Senat sekaligus, kemampuan mereka untuk meloloskan aturan akan tetap terbatas. Pasalnya, sebagian besar perundang-undangan membutuhkan mayoritas absolut di Senat, sebuah target yang mustahil dicapai Demokrat dalam pemilu kali ini. Di Senat, para senator menikmati hak istimewa yang disebut filibuster, yakni hak prerogatif untuk menuntut perdebatan tanpa batas waktu guna menggagalkan undang-undang. Diperlukan 60 suara di Senat yang beranggotakan 100 orang tersebut untuk mengakhiri filibuster—yang berarti butuh 60 suara pula untuk meloloskan mayoritas undang-undang.
Namun, jika berhasil menguasai kedua kamar Kongres, Demokrat dapat mengakali filibuster menggunakan proses bernama rekonsiliasi anggaran (budget reconciliation). Proses ini diizinkan untuk berbagai RUU terkait belanja, pajak, serta batasan utang federal. Pertama-tama, DPR dan Senat harus menyepakati resolusi anggaran yang menetapkan target belanja dan pendapatan secara keseluruhan. Setelahnya, RUU yang diajukan atas nama "merekonsiliasi" praktik pajak dan belanja dengan resolusi anggaran tersebut hanya memerlukan mayoritas sederhana untuk disetujui di Senat. Melalui celah inilah kubu Republik, yang kala itu memegang kendali penuh atas Kongres, meloloskan aturan pemangkasan pajak pada tahun 2017 di masa jabatan pertama Trump, dan kembali melakukannya pada tahun 2025 di masa jabatan keduanya.
Tentu saja, Trump memiliki kuasa untuk memveto RUU apa pun yang disahkan oleh Kongres. Untuk membatalkan veto presiden, dibutuhkan supermayoritas dua pertiga baik di DPR maupun Senat, sebuah target yang kembali mustahil bagi Demokrat. Namun di sisi lain, jika Trump memveto undang-undang yang didukung oleh sentimen populer—seperti RUU yang menyasar tingginya biaya hidup masyarakat—ia akan menanggung risiko terjun bebasnya tingkat persetujuan publik. Opsi bagi undang-undang semacam itu dapat berupa pembatalan aturan pemotongan anggaran perawatan kesehatan (Medicaid) tahun 2025, serta menghidupkan kembali subsidi untuk asuransi kesehatan rakyat.
Di luar itu, dengan dibukanya ruang kompromi, peraturan penting tetap dapat disahkan meski satu partai menguasai Gedung Putih dan partai lain mengendalikan Kongres. Sejarah mencatat keberhasilan kompromi tersebut, seperti pada paket penyelamatan Jaminan Sosial pada tahun 1983, perombakan besar-besaran pajak pada tahun 1986, serta reformasi sistem kesejahteraan pada tahun 1996.
Apakah Kemenangan Demokrat Akan Memicu Investigasi Baru terhadap Trump?
Trump dan pemerintahannya kemungkinan besar akan menghadapi berbagai penyelidikan baru atau yang dihidupkan kembali oleh berbagai komite kongres di bawah kendali Demokrat. Target-target potensial mencakup aktivitas perdagangan saham dan mata uang kripto keluarga Trump, pendanaan dari perusahaan swasta untuk proyek renovasi ruang serbaguna Trump di Gedung Putih, kebijakan imigrasi pemerintah, serta penanganan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mendiang narapidana kejahatan seksual dan pemodal, Jeffrey Epstein.
Kendati demikian, kekuatan penyelidikan kongres memiliki batasan yang signifikan. Komite kongres memang berwenang mengeluarkan panggilan paksa (subpoena) untuk mendesak warga sipil, bisnis, atau pejabat pemerintah agar menyerahkan dokumen atau memberikan kesaksian. Komite juga dapat mengancam mereka yang menolak dengan tuduhan penghinaan terhadap Kongres, yang dapat diganjar sanksi denda dan hukuman penjara hingga 12 bulan. Namun demikian, meski Kongres dapat merujuk para pejabat ke Departemen Kehakiman untuk penuntutan pidana, mereka tidak bisa mengajukan tuntutan tersebut sendiri. Departemen Kehakiman, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif, memiliki diskresi penuh atas rujukan tersebut dan memegang kekuasaan eksklusif untuk menjatuhkan tuntutan pidana federal.
Mungkinkah Pemakzulan Trump Terjadi?
Kongres yang dikuasai Demokrat memang bisa saja mengupayakan pemakzulan ketiga terhadap Trump, namun hal ini tidak menjadi fokus narasi kampanye mereka.
Proses pemakzulan dimulai di DPR. Jika DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan terhadap presiden melalui mayoritas sederhana, maka presiden resmi dimakzulkan, namun belum tentu dicopot dari jabatannya. Senat kemudian akan menggelar persidangan. Jika Senat lalu memutuskan untuk menjatuhkan hukuman melalui mayoritas dua pertiga suara, barulah sang presiden dicopot dari jabatannya.
Trump tercatat pernah dimakzulkan sebanyak dua kali pada paruh kedua masa jabatan pertamanya, setelah Demokrat merebut kendali DPR pada pemilu paruh waktu 2018. Pada bulan Desember 2019, DPR memakzulkannya atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres. DPR menuding sang presiden telah menahan bantuan militer untuk Ukraina demi mendesak pemerintah tersebut agar menyelidiki rival politiknya, Joe Biden, dan putranya, Hunter. DPR kembali memakzulkan Trump untuk kali kedua pada Januari 2021, dengan tuduhan menghasut pemberontakan terkait penyerangan ke Gedung Capitol AS pada 6 Januari, yang sempat menunda sertifikasi kemenangan Biden atas Trump dalam pemilu presiden 2020. Kedua pemakzulan tersebut toh tidak berujung pada hukuman pencopotan jabatan oleh Senat.
Jika Demokrat kembali mengusung pemakzulan, kemungkinan besar mereka akan gagal mencopot Trump karena beratnya syarat mayoritas dua pertiga suara Senat untuk mengamankan vonis. Bahkan jika Demokrat berhasil meraih keunggulan kursi yang signifikan di Senat, sangat mustahil rasanya bagi mereka untuk mencapai ambang batas suara tersebut.
Di luar semua skenario itu, para petinggi partai telah berupaya meredam isu pemakzulan selama kampanye pemilu 2026 dan mendesak para kandidatnya untuk fokus berkampanye pada isu penurunan biaya hidup harian dan meringankan beban ekonomi bagi kelas pekerja.
Bagaimana Dampaknya Terhadap Otoritas Penunjukan Pejabat oleh Trump?
Senat yang dikendalikan Demokrat dapat menunda atau memblokir calon yudisial dan eksekutif pilihan Trump. Di antara para pejabat yang membutuhkan konfirmasi Senat mencakup anggota kabinet, hakim agung dan hakim federal, duta besar, serta kepala lembaga dan komisi pemerintah. Kendali Republik atas Senat sebelumnya telah memungkinkan Trump untuk memenangkan konfirmasi—meski dengan susah payah—atas sejumlah figur kontroversial, termasuk Pete Hegseth sebagai menteri pertahanan, Robert F. Kennedy Jr. sebagai menteri kesehatan, dan Kash Patel sebagai direktur FBI. Meskipun perombakan pejabat di masa pemerintahan keduanya ini jauh lebih minim dibandingkan pada periode pertama, Trump dipastikan akan kehilangan kelonggaran untuk mengisi posisi-posisi kosong jika ia harus mengemis persetujuan dari para Senator Demokrat.
Apa Saja yang Bisa Dilakukan Trump Tanpa Kongres?
Sang presiden tetap memiliki wewenang untuk memberlakukan perubahan kebijakan yang signifikan tanpa melibatkan Kongres melalui perintah eksekutif. Trump telah membuktikannya lewat perintah peluncuran serangan militer ke Iran, memberlakukan serta mencabut tarif dagang, memecat sebagian besar pegawai federal, menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pakta iklim internasional Perjanjian Paris 2015, hingga menangkap dan mengekstradisi Presiden Venezuela yang telah lama berkuasa, Nicolás Maduro, ke AS—seluruhnya dilakukan tanpa persetujuan dari Kongres.
Ches McDowell, managing partner di Checkmate Government Relations sekaligus pelobi yang memiliki kedekatan erat dengan pemerintahan Trump, menyebut bahwa Trump akan tetap menjadi pusat kekuatan di Washington, terlepas dari apa pun hasil pemilu paruh waktu.
"Kami telah memberitahukan klien kami, pemerintah (eksekutif) akan tetap menjadi lembaga utama untuk menyelesaikan segala sesuatunya, tidak peduli apakah Demokrat berhasil mengambil alih DPR dan Senat kelak," ujar McDowell dalam jamuan makan malam pimpinan di Bloomberg Government pada 21 Oktober.
Apakah Partai Republik Khawatir Kehilangan Mayoritasnya?
Ya, kendati para elit partai jarang mau memamerkan kekhawatiran itu di depan publik demi menjaga mentalitas para pemilih dan donor mereka. Ketua DPR Mike Johnson, seorang anggota Partai Republik, telah berulang kali mengeklaim bahwa partainya akan "menentang sejarah" dan tetap memegang kendali atas lembaganya. Senator Tim Scott, yang memimpin komando kampanye Partai Republik di Senat, sesumbar kepada wartawan pada 30 September bahwa "kita akan mempertahankan mayoritas Senat tanpa pertanyaan," walau ia tak menampik adanya rekor jumlah persaingan yang seimbang di Senat serta mengakui sengitnya persaingan di wilayah yang secara tradisional condong ke Republik seperti Kansas dan Nebraska. Trump sendiri, dalam sebuah pengakuan langka terkait posisinya yang melemah di mata pemilih, mengakui pada 30 September bahwa dirinya "telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk dalam menjelaskan betapa baiknya kondisi negara saat ini."
Sementara itu, Senator Thom Tillis dari North Carolina, yang tidak mencalonkan diri kembali, mengatakan dalam bukunya yang dirilis pada 6 Oktober bahwa dia memperkirakan partainya akan mengalami “kekalahan telak” pada 3 November. Kelompok pendanaan politik Super PAC milik Partai Republik dilaporkan telah menggelontorkan dana jauh lebih masif untuk mempertahankan lumbung-lumbung suara mereka—yang mayoritas pro-Trump pada pemilu 2024—ketimbang merebut kursi dari Demokrat. Pada awal Oktober, Super PAC utama yang bertugas mengamankan mayoritas Senat Republik bahkan menarik diri dari North Carolina, wilayah yang sangat rawan lepas ke tangan Demokrat, dan justru mengalihkan sumber dayanya untuk mengamankan wilayah pro-Republik seperti Kansas, Mississippi, dan South Carolina.
Apakah Partai Republik Memiliki Keuntungan Tersendiri?
Ya. Dalam beberapa bulan terakhir, tujuh negara bagian—Alabama, Florida, Louisiana, North Carolina, Ohio, Tennessee, dan Texas—telah merancang ulang peta daerah pemilu yang kini makin condong ke arah menguntungkan Partai Republik. Beberapa di antaranya mengubah peta pemilihan seusai Mahkamah Agung AS membatasi penggunaan Undang-Undang Hak Pilih pada bulan April 2026 yang tadinya digunakan untuk merancang distrik khusus minoritas Kulit Hitam dan Hispanik.
Namun, badai "Gelombang Biru" Demokrat dapat menekan perolehan suara Partai Republik secara drastis dari perubahan peta daerah pemilihan tersebut. Demokrat juga membalas taktik Partai Republik ini dengan merancang ulang peta dapil pro-partai mereka di California, dan juga berpeluang besar merebut satu kursi dari kendali Republik di Utah lewat aturan peta daerah yang disahkan pengadilan.
Keuntungan lainnya bagi Partai Republik adalah pendanaan kampanye partai politik (Political Action Committees/PAC) mereka umumnya jauh lebih sehat dan gemuk dibandingkan dengan Demokrat. Super-PAC pro-Trump, MAGA Inc., dilaporkan memiliki tabungan lebih dari 415 juta dolar AS pada awal September. Komite Nasional Partai Republik juga tercatat memegang keunggulan finansial melebihi 100 juta dolar AS dari Komite Nasional Demokratik. Namun, harga pasang iklan untuk kelompok-kelompok independen seperti PAC selalu dipatok jauh lebih mahal dari para kandidat itu sendiri. Selain itu, realitas iklim politik saat ini juga dinilai mampu menetralkan segala keunggulan finansial pihak lawan.
(bbn)
