Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengeluhkan dana transfer ke daerah dan dana desa yang masih ditahan pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp2 triliun. Tak hanya itu, Pemerintah Pusat bahkan masih menahan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp1 triliun.

Hal tersebut diutarakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Ariadi Noor saat ditemui di Gedung Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/10/2026). 

"Ada satu permintaan kami ya, transfer ke daerah dan dana desa kami kan masih ditahan nih. Hampir Rp2 triliun dan DBH Rp1 triliun. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan sesegera mungkin DBH itu bisa dicairkan untuk daerah," kata Ariadi. 

Sebab menurutnya pencairan dana tersebut jadi penting di tengah kondisi fiskal daerahnya yang belum cukup kuat, termasuk di tingkat kabupaten dan kota.

Di samping itu, keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu tantangan bagi Kalsel. Pendapatan daerah, kata dia, antara lain bergantung pada pajak kendaraan bermotor, sehingga aktivitas ekonomi dan investasi turut memengaruhi kemampuan masyarakat membayar pajak.