Untuk memperkuat pendapatan daerah, Pemprov Kalsel berupaya mendorong pengembangan kawasan industri agar kegiatan ekonomi dan daya beli masyarakat meningkat.
Ariadi juga berharap intervensi pemerintah pusat dapat meningkat di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Kalsel. Menurut dia, penerimaan dari royalti perkebunan dan pertambangan belum memberikan nilai yang cukup besar bagi daerah.
"Makanya kita ingin dorong kawasan industri kita di daerah itu tetap berkembang sehingga apa namanya daya beli masyarakat juga bisa lebih meningkat," tegasnya.
Sebagai catatan, mengutip dari dashbord Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, untuk APBD tahun 2026 sendiri provinsi Kalsesl memiliki total pagu anggaran sebesar Rp19,87 triliun dengan total realisasi sebesar Rp16,65 triliun hingga 26 Oktober 2026.
Sementara untuk realisasi pendapatan daerah pada periode yang sama juga tercatat sebesar Rp6,6 triliun. Bila dirinci realisas anggaran pendapatan tersebut berasal dari PAD sebesar Rp4,46 triliun; TKDD Rp1,95 triliun, dan Rp195 miliar berasal dari pendapatan lainnya.
Sebagai informasi, kedatangan Gubernur dan Walikota Kalimantan Selatan ke Kemenko Perekonomian hari ini dilakukan dalam rangka pertemuan dengan Menko Airlangga yang dijadwalkan dilakukan pada hari ini pukul 11.00 bertempat di Loka Kertagama Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Namun pertemuan tersebut belum terlaksana hingga pukul 11.30 WIB. Pihak Kemenko Perekonomian tidak menjelaskan alasan pertemuan tersebut batal.
(lav)
