Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sebanyak 37 dari 546 laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) tahun 2025 tidak memperoleh opini yang sempurna dalam hasil audit.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK atas 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025, sebanyak 509 atau 93,2% LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebanyak 35 atau 6,4% LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 laporan sisanya memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Permasalahan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah salah satunya adalah permasalahan kekurangan volume pekerjaan atau barang atas belanja barang dan belanja modal.

"Selain itu, realisasi belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan atau belum didukung bukti yang lengkap, pencatatan aset tetap secara gabungan, dan terdapat subsequent expenditure (belanja setelah perolehan) belum diatribusikan ke aset induk," demikian tercantum dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2026, dikutip Minggu (18/10/2026). 

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan yang strategis dan bersifat lintas sektoral.