Ketentuan mengenai pemecahan bidang tanah juga telah diatur dalam ketentuan pendaftaran tanah. Dalam aturan pertanahan, bidang tanah hasil pemecahan tetap mempertahankan status hukum dari bidang tanah asalnya. Masing-masing bidang baru kemudian memperoleh nomor hak, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat baru.

Sementara itu, sertifikat dan data bidang tanah asal akan diberikan catatan bahwa tanah tersebut telah mengalami pemecahan. Dengan demikian, data pertanahan dapat menunjukkan hubungan antara bidang asal dengan bidang-bidang baru yang terbentuk.

Syarat Pecah Sertifikat Tanah yang Perlu Disiapkan

Sebelum mengajukan permohonan, pemilik tanah perlu memastikan seluruh dokumen administrasi telah tersedia. Kelengkapan berkas menjadi bagian penting karena Kantah akan melakukan pemeriksaan sebelum proses pengukuran dilaksanakan.

Berdasarkan informasi layanan yang dirangkum dari sumber terkait, dokumen umum yang perlu disiapkan antara lain:

- Sertifikat tanah asli.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang hak atau pemilik tanah.

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

- Surat permohonan pemecahan sertifikat tanah.

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan.

- Bukti pembayaran atau pelunasan PBB.

Selain dokumen tersebut, persyaratan dapat bertambah tergantung pada kondisi tanah dan pihak yang mengajukan permohonan. Karena itu, pemohon sebaiknya memastikan persyaratan terbaru kepada Kantor Pertanahan yang menangani lokasi bidang tanah.

Untuk tanah yang akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan, misalnya, terdapat dokumen tambahan yang perlu diperhatikan. Pengembang atau developer perlu melampirkan site plan atau rencana tapak yang telah disahkan pemerintah daerah setempat.

Sementara untuk tanah yang berasal dari warisan, dokumen yang berkaitan dengan pewarisan juga diperlukan. Berkas tersebut dapat berupa surat keterangan waris atau akta waris serta surat kematian pemilik tanah sebelumnya.

Perbedaan dokumen berdasarkan kondisi pemohon tersebut membuat proses pemecahan sertifikat tidak selalu memiliki berkas tambahan yang sama. Pemilik tanah perlu menyesuaikan dokumen dengan tujuan dan status bidang yang akan dipecah.

Tidak Semua Tanah Bisa Dipecah Bebas

Masyarakat juga perlu memahami bahwa pemecahan sertifikat tidak berarti seluruh bidang tanah dapat dibagi tanpa batasan. Jenis hak, status tanah, serta ketentuan yang berlaku dapat memengaruhi apakah permohonan dapat diproses.

Salah satu ketentuan yang disebutkan dalam sumber adalah larangan pemecahan tertentu terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdaftar atas nama perorangan. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam regulasi Kementerian ATR/BPN yang menjadi dasar pengaturan pertanahan.

Karena itu, pemeriksaan status hukum tanah menjadi bagian penting sebelum pemilik menentukan rencana pembagian bidang. Pemohon juga perlu memastikan tidak terdapat kondisi hukum atau administrasi yang menghambat proses tersebut.

Dalam ketentuan teknis pertanahan, proses pemecahan atau pemisahan juga berkaitan dengan kegiatan pengukuran. Alur teknis layanan mencakup pemeriksaan kelengkapan berkas, telaah permohonan, pengukuran lapangan, serta tahapan pengolahan hasil pengukuran.

Tahapan Mengurus Pemecahan di Kantah

Setelah seluruh persyaratan disiapkan, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Kantah sesuai lokasi bidang tanah. Proses selanjutnya tidak langsung berupa penerbitan sertifikat baru karena terdapat tahapan pemeriksaan dan pengukuran.

Secara umum, prosesnya dapat digambarkan melalui tahapan berikut:

1. Menyiapkan dokumen   

Pemohon mengumpulkan sertifikat asli dan seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan sesuai kondisi tanah.

2. Mengajukan permohonan   

Berkas diserahkan kepada Kantah untuk diperiksa kelengkapan serta kesesuaiannya dengan permohonan pemecahan.

3. Pemeriksaan dan telaah berkas   

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan data bidang tanah sebelum tahapan pengukuran dilakukan.

4. Pengukuran lapangan   

Petugas melakukan pengukuran bidang tanah di lokasi untuk memperoleh data sesuai kondisi fisik tanah dan rencana pembagian.

5. Penyusunan bidang baru

Hasil pengukuran digunakan untuk menyusun peta bidang tanah baru sesuai skema pemecahan yang diajukan.

6. Penerbitan dokumen pertanahan

Setelah seluruh proses dinyatakan sesuai ketentuan, masing-masing bidang hasil pemecahan dapat didaftarkan dan diterbitkan dokumen pertanahan baru.

Dalam regulasi pertanahan, bidang hasil pemecahan mendapatkan nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, serta sertifikat baru. Data pada bidang asal juga diperbarui untuk mencatat adanya pemecahan.

Dengan adanya pengukuran lapangan, luas dan batas masing-masing bidang baru tidak hanya ditentukan berdasarkan perkiraan pemohon. Data hasil pengukuran menjadi bagian dari proses administrasi dan pemetaan bidang tanah.

Hal ini juga membuat pemohon perlu memastikan rencana pembagian tanah telah jelas sebelum pengajuan. Terutama bagi developer, pembagian bidang perlu disesuaikan dengan site plan yang telah disahkan.

Cara Cek Informasi dan Simulasi Biaya

Selain mendatangi Kantah, masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital Kementerian ATR/BPN untuk memperoleh informasi mengenai layanan pertanahan. Salah satu aplikasi yang disediakan adalah Sentuh Tanahku.

Dokumen teknis Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa Sentuh Tanahku menyediakan menu informasi layanan pertanahan secara elektronik. Aplikasi tersebut juga memiliki fitur seperti pencarian berkas, lokasi bidang, plot bidang, serta informasi layanan.

Untuk mengecek informasi pemecahan dan simulasi biaya melalui aplikasi, langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Buka aplikasi Sentuh Tanahku di smartphone.

2. Masuk ke halaman utama atau beranda.

3. Pilih menu Layanan.

4. Pilih Info Layanan.

5. Cari dan pilih layanan Pemecahan.

6. Periksa rincian persyaratan yang tersedia.

7. Gunakan fitur simulasi biaya apabila tersedia pada informasi layanan tersebut.

Fitur informasi layanan ini dapat membantu pemohon memperoleh gambaran awal sebelum datang ke Kantah. Namun, kebutuhan dokumen dan besaran biaya yang harus dibayarkan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi permohonan dan ketentuan layanan yang berlaku.

Kementerian ATR/BPN juga terus mengembangkan layanan pertanahan berbasis digital. Pada informasi resmi kementerian, Sentuh Tanahku disebut sebagai salah satu sarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses informasi pertanahan.

Perbedaan Pemecahan dan Pemisahan Tanah

Istilah pemecahan dan pemisahan sertifikat tanah juga perlu dibedakan karena keduanya tidak selalu menghasilkan kondisi administrasi yang sama.

Dalam pemecahan, satu bidang tanah dibagi menjadi beberapa bidang baru dan sertifikat asal dinyatakan tidak berlaku setelah seluruh bidang hasil pemecahan didaftarkan. Sementara pada pemisahan, sebagian bidang dapat dipisahkan sehingga bidang tanah induk masih tetap ada dengan luas yang telah dikurangi. Ketentuan mengenai mekanisme tersebut dijelaskan dalam aturan pendaftaran tanah.

Perbedaan tersebut penting diketahui sebelum mengajukan layanan. Pemilik tanah sebaiknya menjelaskan tujuan pengurusan kepada petugas agar jenis layanan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Dengan memahami persyaratan, tahapan pengukuran, dokumen tambahan, serta fasilitas informasi digital yang tersedia, proses pengurusan pemecahan sertifikat tanah dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Pemohon juga dapat mengecek informasi layanan terlebih dahulu melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN sebelum mengajukan permohonan ke Kantah.

(seo)