"Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah 3% itu menjadi sangat sakral? Sekarang pertanyaannya juga ketika situasi membutuhkan intervensi," tutur Misbakhun.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan ekspansi fiskal guna terhindar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap dan memaksimalkan bonus demografi saat ini.
"Bagaimana cara mencapai ekspansi pertumbuhan itu kalau kita nge-lock di sana? Kita itu selalu membicarakan defisit 3% itu Pak, it's an impact, kata dia. "Itu akibat dari sebuah persamaan apa? Penerimaan kita kurang memadai, kemudian dikurangi dengan belanjanya, lahirlah defisit itu. Kita membicarakan akibat, tidak membicarakan sebab. Ayo kita rumuskan."
Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Dipo Satria Ramli mengatakan, angka batas defisit yang tercantum dalam UU tersebut masih perlu dipertahankan.
Menurutnya, hal itu lantaran kapasitasn penerimaan negara dinilai masih sangat kecil, termasuk rasio penerimaan pajak masih belum terlalu kuat. Apalagi, kata dia, Indonesia juga masih dibebani oleh bunga utang yang masih cukup besar dalam RAPBN 2027 sebesar 74%.
"Menurut saya defisit ini mungkin masih perlu 3%. Karena penerimaan kita belum kuat dan masih rapuh," kata Dipo.
(lav)
