Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan data dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo mengenai 95 korporasi yang melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Kepala Negara mendapatkan laporan itu di sela rapat terbatas pada Rabu (16/09/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan atau lalai mencegah pembakaran hutan dan lahan.

"Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan atau lalai mencegah pembakaran hutan dan lahan. Menurut Kapolri terdapat lebih dari 95 korporasi yang melanggar," ujar Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu (16/09/2026). 

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut memberikan beberapa arahan. Misalnya, tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun; memperkuat pencegahan karhutla melalui pengolahan lahan tanpa bakar, penyediaan alat, dan pendampingan bagi masyarakat; melarang keras adanya peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan izin kepala daerah.

Sebelumnya, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto yang menyebut inpres tersebut menjadi dasar hukum bagi semua pengusutan pidana di balik peristiwa karhutla.