"Lalu, soal harga jual listrik yang ditetapkan pemerintah dari pembangkit swasta atau IPP ke PLN yang berkisar antara US$0,12 hingga US$0,15 per kWh ini belum mencapai harga keekonomian,” ungkapnya.
Ketergantungan Modal
Di sisi lain, Fahmy menilai ketergantungan pada modal swasta pada proyek ini akan sangat tinggi mengingat pembiayaan tidak mungkin dibebankan penuh kepada negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Fahmy menegaskan pendanaan dari investor asing maupun domestik merupakan satu-satunya tumpuan realisasi proyek ini.
"Satu-satunya sumber dana yang realistis bisa digunakan berasal dari investor. Masalahnya, selama ini investor kurang tertarik untuk investasi di PLTS Indonesia,” katanya.
Melihat besarnya target dan singkatnya alokasi waktu, Fahmy menilairencana Presiden Prabowo untuk menyelesaikan proyek PLTS 100 GWp secara bertahap dalam kurun tiga tahun merupakan hal yang realistis sulit diwujudkan.
"Bahkan target itu mustahil dapat dicapai tepat waktu," ucap Fahmy.
Sebelumnya, dalam rencana pemerintah, target pembangunan PLTS ditetapkan sebesar 30 GWp pada 2026, 17 GWp pada 2027, 18 GWp pada 2028, dan 30 GWp pada 2029.
Namun, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GWp.
Hal ini berarti Indonesia harus membangun sisa kapasitas sebesar 98,5 GWp, atau rata-rata 32,82 GWp per tahun dalam waktu tiga tahun ke depan.
Fahmy juga menyoroti laju pembangunan energi terbarukan Indonesia yang harus melompat jauh melampaui kemampuan negara-negara tetangga.
Sebagai pembanding, negara-negara berkembang di Asia umumnya hanya mampu membangun kapasitas PLTS rata-rata sebesar 10 GWp setiap tahunnya.
"Terlalu berat bagi Indonesia untuk bisa membangun tiga kali lipat kemampuan negara-negara berkembang Asia dalam membangun PLTS," tuturnya.
Dia menjabarkan proyek PLTS memerlukan modal yang sangat besar dan penguasaan teknologi mutakhir. Proyek PLTS 100 GWp ini diperkirakan membutuhkan total investasi mencapai Rp1.140 triliun.
Di sisi lain, PLN juga tidak memiliki kemampuan finansial internal yang cukup tanpa mengandalkan skema utang baru.
"Kebutuhan dana sebesar itu hampir tidak mungkin dibiayai dari APBN selama tiga tahun berturut-turut. Bahkan, PLN sekali pun hampir tidak mampu membiayai investasi itu dari dana internal PLN, kecuali melalui penerbitan surat utang," paparnya.
Tanpa adanya perubahan regulasi dan skema harga, minat swasta dipastikan tetap minim.
Fahmy menyimpulkan target megaproyek ini berisiko hanya berhenti pada tahap seremonial jika skema BOOT dan penetapan tarif listrik tidak segera dibenahi.
"Selama kedua masalah tersebut belum ada solusinya, jangan harap investor bersedia investasi di PLTS Indonesia, sehingga target PLTS 100 GWp Prabowo tidak akan pernah tercapai kecuali hanya sekadar launching dan groundbreaking saja," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menantang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan program PLTS 100 GWp dalam dua hingga tiga tahun.
Tantangan itu disampaikan Prabowo saat peluncuran program PLTS 100 GWp pada Selasa (25/8/2026).
Pada tahap awal, program ini diawali dengan 14 PLTS di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GWp.
"Saya percaya mungkin kurang dari tiga tahun kita akan sampai 100 GWp," ujar Prabowo.
Prabowo berkelakar target yang sama sempat diberikan kepada tim pangan dalam kabinetnya untuk mengejar swasembada beras.
Hasilnya, Prabowo menambahkan, tim pangan bisa mencapai target hanya dalam satu tahun.
Dalam kesempatan itu, Prabowo berjanji bila tim energi di Kabinet Merah Putih mampu menyelesaikan target tersebut, maka akan diberikan tanda kehormatan.
"Dahulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil satu tahun," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan total kebutuhan investasi dari program PLTS 100 GWp adalah US$73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun.
Adapun, terdapat tiga konsep pengembangan program ini. Konsep itu adalah PLTS Ground Mounted di mana dilakukan pembangunan skala besar di lahan terbuka; PLTS atap yang memanfaatkan atap bangunan; dan PLTS terapung yang memanfaatkan danau dan badan air.
Bahlil mengatakan program ini berpotensi menghemat Rp73,9 triliun per tahun dari penggunaan PLTS dan penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy strorage system (BESS) dibandingkan dengan menggunakan diesel.
Pemerintah juga menargetkan program ini mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
Bila pemerintah mampu mengimplementasikan proyek ini, maka diperkirakan terdapat penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.
"Untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun, itu belum termasuk baterai,” kata Bahlil.
(smr/wdh)
