“Mengubah acuan harga global membutuhkan kepercayaan. Tantangan terbesarnya adalah meyakinkan pelaku pasar global agar bersedia mengadopsi indeks Indonesia,” ungkap Arif.
Arif meyakini Indonesia selaku salah satu produsen nikel terbesar di dunia, harus memiliki posisi tawar di pasar global melalui transparansi harga dan mekanisasi pasar yang independen serta kredibel.
Kendati begitu, dia khawatir Indonesia membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun kepercayaan pasar, agar transaksi nikel berpatokan dan dilakukan melalui BMKS.
“Bursa membutuhkan volume transaksi yang besar dan penting adanya partisipasi buyer global. Sebagai pembanding LME yang sudah sangat mapan, karena telah berjalan selama 150 tahun. Meyakinkan pasar akan butuh waktu cukup lama,” tegas Arif.
“FINI mendukung arah kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga komoditas strategis dunia, khususnya nikel,” lanjut dia.
FINI mengestimasikan produksi logam nikel kelas 1 dan kelas 2 sepanjang 2025 mencapai 2,46—2,5 juta ton, meningkat dari realisasi produksi 2024 sebanyak 2,2 juta ton.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan kurang lebih sebanyak 300 juta ton bijih atau ore nikel untuk menghasilkan produksi logam sebanyak 2,46 juta ton tersebut.
Berdasarkan hitung-hitungan FINI, kapasitas terpasang fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Indonesia tercatat sebesar 2,8 juta ton nikel yang terdiri atas 2,3 juta ton smelter pirometalurgi berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) dan 500.000 ton smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meyakini Indonesia bakal mampu mengatur harga komoditas pertambangan, ketika BMKS diluncurkan.
Bahlil menyatakan selama ini harga komoditas pertambangan yang dijual oleh Indonesia harganya justru ditentukan oleh negara lain, sebab mengacu harga patokan bursa komoditas global.
Dengan begitu, harga komoditas pertambangan dan olahannya nantinya diharapkan dapat ditentukan melalui mekanisme di bursa komoditas yang rencananya akan dinamai Indonesia Commodity Exchange (Icomex) tersebut.
“Bapak Presiden Prabowo itu ingin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan harga keekonomian yang baik,” kata Bahlil kepada awak media, usai pembukaan IIGCE 2026, Rabu (19/8/2026).
Bahlil mencontohkan penjualan batu bara selama ini mengacu kepada harga komoditas global sehingga harganya diatur oleh negara lain.
Dia menyatakan ketika Indonesia melakukan pengetatan produksi, harga batu bara akhirnya menguat sesuai dengan ekspektasinya.
“Begitu kita bikin pengetatan menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus. Artinya selama ini memang ada potensi permainan kan?" ujar Bahlil.
Pemerintah membuka peluang untuk mengintegrasikan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) ke BMKS yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah nantinya akan membentuk bursa yang mematok harga sekaligus memperdagangkan komoditas-komoditas utama andalan RI seperti CPO, batu bara, nikel.
(azr/naw)
