Untuk diketahui, moratorium pembangunan smelter nikel baru telah resmi berlaku sejak pertengahan 2025 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam lampiran PP tersebut, pemerintah secara eksplisit menghentikan penerbitan izin baru untuk pabrik pengolahan nikel yang memproduksi bahan antara (intermediate products), seperti nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel matte, hingga mixed hydroxide precipitate (MHP) yang dihasilkan oleh smelter HPAL.
“Jadi ketika pintu investasi untuk fasilitas pengolahan primer seperti HPAL ditutup, insentif EV berbasis NMC berperan sebagai stimulus ekonomi untuk menarik modal asing maupun domestik ke segmen industri pemrosesan tingkat lanjut atau value-added processing,” jelas Toha.
Nilai Tambah
Perhapi menilai pemberian insentif EV ini akan lebih mendorong investor untuk mentransformasi produksi MHP menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi, yaitu prekursor baterai (nickel sulfate dan cobalt sulfate) hingga katoda.
“Selama ini, Indonesia cenderung hanya mengekspor MHP sebagai komoditas antara. Dengan insentif yang ditargetkan pada manufaktur komponen aktif baterai, rantai pasok lokal dipaksa naik kelas sehingga marjin keuntungan terbesar dari pengolahan nikel dapat menetap di dalam negeri,” ungkapnya.
Toha menambahkan, dari sudut pandang Perhapi, dorongan ke industri yang lebih hilir dari HPAL ini menciptakan integrasi vertikal yang solid antara sektor tambang, pengolahan, dan industri otomotif nasional.
“Ketika produksi katoda dan cell battery berhasil didirikan secara komersial di Indonesia, biaya logistik dan produksi kendaraan listrik dalam negeri akan menurun drastis. Hal ini secara bertahap meningkatkan daya saing ekosistem EV Indonesia di tingkat global,” ungkapnya.
Meski begitu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya mengingatkan ihwal lonjakan biaya operasional pada smelter HPAL di tengah rencana insentif EV berbasis baterai NMC.
"Kebijakan [insentif EV] saat ini memang lebih mendorong smelter HPAL. Namun, kondisi saat ini biaya operasional untuk smelter HPAL makin tinggi akibat mahalnya biaya bahan baku seperti sulfur, bahan bakar, serta dampak dari berbagai regulasi yang ada," ujar Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia saat dihubungi, Rabu (5/8/2026).
Dia menambahkan efektivitas insentif pemerintah dalam mendorong ekosistem EV berbasis NMC akan sangat bergantung pada ketahanan industri smelter dalam memikul beban produksi tersebut.
“Insentif EV berpotensi mendorong pergeseran ke permintaan [bahan baku baterai hasil produksi smelter] HPAL yang lebih tinggi, tetapi ini akan sangat bergantung pada kemampuan industri menghadapi tekanan biaya produksi,” ujarnya.
Menurutnya, jika beban operasional ini terus membengkak tanpa adanya mitigasi atau insentif penyeimbang di sisi hulu, efisiensi rantai pasok EV berbasis NMC berisiko terganggu.
"Jika insentif hilir kuat, tetapi smelter di hulu tertekan lonjakan biaya operasional, maka ekosistem kendaraan listrik yang kita bangun tidak akan berjalan secara optimal dan berkelanjutan," kata Hendra.
Adapun, saat ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan kabar terbaru mengenai besaran insentif EV tahun ini.
Untuk roda empat, kata dia, ada yang akan diberikan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100%, dan juga ada yang akan diberikan hanya sebesar 40% saja. Ini akan bergantung terhadap basis bahan baku baterainya.
"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% bebas PPN ditanggung pemerintah, ada yang 40%, tergantung baterai," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Sementara itu, untuk roda dua atau motor, pemberian insentif akan diberikan sebesar Rp5 juta. Untuk tahap pertama, pemberian dilakukan masing-masing sebanyak 100.000 unit.
(smr/wdh)
