“Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Prabowo.
Inisiatif tersebut dirancang untuk menghadirkan ekosistem perdagangan yang transparan, aman, dan berintegritas tinggi bagi seluruh pelaku usaha.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” ungkapnya.
Prabowo juga mengatakan Pemerintah bertekad mengakhiri ketergantungan Indonesia pada mekanisme penentuan harga pasar luar negeri.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” tegas Prabowo.
Melalui pembentukan bursa ini, Indonesia menargetkan peran yang lebih dominan dalam perdagangan global.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” pungkasnya.
Adapun, rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis terjadi di bawah pengawasan OJK diharapkan dapat meningkatkan transparansi pencatatan transaksi ekspor secara real time.
Keberadaan mekanisme pasar internal yang transparan dinilai mampu menekan potensi praktik manipulasi harga (transfer pricing) serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dan royalti secara lebih akurat.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda hilirisasi industri yang gencar didorong pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas domestic.
Dengan adanya harga referensi lokal (Indonesia Reference Price), kepastian hukum dan efisiensi biaya perdagangan bagi para investor maupun pelaku usaha dalam negeri diproyeksikan akan meningkat secara signifikan.
Meskipun demikian, keberhasilan pembentukan bursa ini sangat bergantung pada tingkat likuiditas dan partisipasi pelaku pasar global.
Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan infrastruktur perdagangan, mekanisme penjaminan, serta regulasi pendukung agar langkah ini siap beroperasi penuh.
(smr/wdh)
