Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Danhil Anzar Simajuntak menyatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementeriannya melakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji, yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dia menjelaskan Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji, terutama tata kelola keuangan haji yang dikelola BPKH.

“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Danhil kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/9/2026).

Menurut dia, presiden meminta audit forensik karena ingin mengetahui data faktual dari kondisi keuangan haji. Dia juga tak ingin terjadi kasus pemolesan laporan keuangan dan praktik korupsi lainnya, seperti yang tengah ramai di Malaysia.

“Kenapa? karena kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya,” ujar dia.