Namun, efektivitas kebijakan ini dipertanyakan karena baterai NMC dinilai mengalami kesulitan dalam bersaing secara alami di pasar bebas.
“Ketika konsumen diberikan kebebasan memilih, pasar justru lebih meminati teknologi lithium ferro phosphate [LFP]. Saat ini, lebih dari 90% kendaraan listrik yang terjual di Indonesia mengandalkan baterai berbasis LFP. Di tingkat global, LFP pun telah menguasai sekitar separuh pangsa pasar,” jelasnya.
Meski demikian, Yayan memberikan kualifikasi yang adil terhadap argumen pendukung insentif tersebut.
Secara teoretis, dukungan pemerintah dapat dibenarkan melalui argumen industri pemula atau infant industry dan proses pembelajaran yang berpotensi menekan biaya produksi seiring waktu.
“Selain itu, ada nilai strategis dalam menjaga ketahanan rantai pasok domestik, transfer teknologi, serta penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.
Kendati demikian, Yayan menegaskan bahwa keabsahan argumen tersebut sangat bergantung pada satu syarat mutlak, yaitu adanya jalur yang kredibel menuju kesetaraan harga atau cost parity.
“Dari perhitungan saya, selama selisih harga 30%—58% antara NMC dan LFP tidak menunjukkan tren penurunan, insentif yang diberikan pemerintah ini berisiko bergeser dari investasi pembelajaran menjadi subsidi permanen,” ungkapnya.
Untuk diketahui, saat ini Indonesia tengah menyelesaikan proyek rantai pasok dan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu ke hilir berbasis nikel yang dibangun oleh Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL).
Proyek ini dilakukan melalui kolaborasi konsorsium antara Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL) bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Battery Corporation (IBC) dengan total nilai investasi mencapai US$5,9 miliar.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan telah melaporkan kesiapan peresmian pabrik baterai kendaraan listrik milik CATL ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini diungkap Bahlil usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (28/7/2026).
"Hari ini saya rapat sama Bapak Presiden untuk membahas beberapa hal terkait dengan listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang, dan yang terakhir itu adalah persiapan peresmian pabrik CATL untuk ekosistem baterai mobil yang dilakukan groundbreaking pada 2025," kata Bahlil kepada para wartawan, Selasa (28/7/2026).
Pembangunan fasilitas manufaktur yang dimulai sejak 2025 tersebut kini telah rampung sepenuhnya. Pabrik siap memasuki tahap produksi komersial guna mendukung pasokan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.
"Sekarang sudah selesai, sudah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel," ujar Bahlil menambahkan.
Untuk diketahui, proyek pabrik baterai CATL ini menjadi salah satu pilar penting dalam rantai pasok hilirisasi nikel nasional.
Pemerintah berharap beroperasinya pabrik ini dapat mempercepat transisi energi bersih sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Dari sisi kapasitas, proyek ini menargetkan kapasitas tahap pertama sebesar 6,9 GWh—7,5 GWh per tahun yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor regional.
Selanjutnya, pada tahap kedua kapasitas akan diekspansi sebesar 8,1 GWh per tahun, sehingga total kapasitas gabungan mencapai 15 GWh per tahun yang diperkirakan sanggup menyuplai baterai untuk 200.000 hingga 300.000 unit kendaraan listrik.
Dalam jangka panjang, dengan adanya wacana penambahan lini produksi battery energy storage system (BESS) dan baterai penyimpanan energi surya, total kapasitas fasilitas ini berpotensi ditingkatkan hingga mencapai 40 GWh per tahun.
(smr/wdh)
