Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mendorong pemerintah agar tidak hanya menjadikan besaran pembayaran royalti sebagai tolok ukur penambang dalam mendapatkan prioritas persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), khususnya di sektor batu bara. 

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai rekam jejak kepatuhan tata kelola industri pertambangan dari setiap perusahaan juga memegang peranan yang jauh lebih krusial.

Contohnya, kepatuhan hukum dan kinerja lapangan yang dapat menjadi cerminan komitmen riil pelaku usaha terhadap keberlanjutan industri pertambangan nasional.

"Royalti tentu dapat menjadi salah satu pertimbangan. Namun, penentuan prioritas RKAB juga perlu melihat rekam jejak kepatuhan dan kinerja perusahaan secara menyeluruh, serta dampaknya terhadap pekerja, kontraktor, dan daerah tambang,” ungkap Gita saat dihubungi, Kamis (6/8/2026).

Di sisi lain, Gita menjelaskan operasional pertambangan batu bara memiliki rantai dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas.