Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara ihwal independensi Bank Indonesia (BI) yang mendapat sorotan usai mundurnya Perry Warjiyo dari pucuk pimpinan bank sentral. 

Belakangan, pemerintah dinilai memberikan sinyal untuk mengontrol BI baik secara langsung maupun tidak. Hal itu diawali sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menetapkan peran BI semakin berkurang karena terdapat klausul harus melapor kepada DPR. 

Menurut Purbaya, klausul tersebut tidak menjadi persoalan ketika dijalankan secara transparan. Purbaya bahkan menyebut DPR pernah curhat kepadanya agar fungsi pengawasan kepada BI juga diperkuat. Purbaya menilai jika Menteri Keuangan dan Presiden saja bisa diawasi oleh DPR, maka hal tersebut seharusnya juga berlaku kepada BI.

“Saya pernah tanya anggota DPR kenapa sih seperti itu. Dia bilang gini, kalau Menteri Keuangan, Presiden aja bisa dikasih warning keras oleh DPR, kenapa Bank Sentral enggak? itu saja. Tapi ini kalau dijalankan secara transparan enggak masalah itu,” kata Purbaya, ditemui usai  konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/8/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga membantah isu mengenai bank sentral nantinya akan berada di bawah Kementerian dan masuk ke dalam kabinet. Isu tersebut baru-baru ini tersebar luas di media sosial.