Karena itu, fokus pemerintah seharusnya memperkuat penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, menjaga disiplin fiskal agar kebutuhan utang baru tidak terus bertambah, serta mengelola profil jatuh tempo utang secara hati-hati.
Bagaimanapun, dia menilai posisi ULN Indonesia relatif masih berada dalam batas yang aman. Pertumbuhannya sekitar 2,1% secara tahunan sehingga belum menunjukkan ekspansi utang yang agresif.
Namun demikian, dia menyoroti komposisi ULN tersebut lantaran kenaikan utang terutama berasal dari sektor publik, sementara utang swasta justru terus menurun.
“Ini mencerminkan neraca korporasi yang lebih sehat, tetapi juga menunjukkan investasi swasta belum cukup kuat sehingga pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan,” terang Yusuf.
Menahan Laju Penerbitan Utang Baru
Dihubungi terpisah, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menganggap rasio utang RI di 2025 terhadap PDB yang masih sekitar 40% belum otomatis menjamin ruang fiskal tetap aman.
Menurutnya, risiko utama justru muncul dari biaya utang yang meningkat lebih cepat daripada penerimaan. Yield SBN tenor tiga sampai sepuluh tahun telah naik sekitar 66–96 basis poin sejak April, rupiah melemah lebih dari 5%, dan beban bunga sudah berada di sekitar ambang 15% penerimaan yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat.
Dia menilai pemerintah perlu menahan laju penerbitan utang baru yang tidak mendukung kapasitas produksi, memperbaiki penerimaan pajak tanpa menekan kelompok berpendapatan rendah, dan menjaga defisit tetap kredibel.
Sejalan dengan hal itu, Kementerian Keuangan juga perlu melindungi belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, transfer ke daerah, serta perlindungan sosial dari pemotongan seragam.
Dia menegaskan, penyesuaian belanja harus menyasar subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek berdaya ungkit rendah, belanja birokrasi, dan program yang tumpang tindih. Pemerintah harus memperkuat manajemen jatuh tempo, melakukan prefunding secara terukur, dan menghindari konsentrasi refinancing pada tahun tertentu.
“Jika pemerintah terus membiarkan pembayaran bunga tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, APBN akan kehilangan fungsi pembangunan dan berubah menjadi mesin pembayaran kewajiban masa lalu,” jelasnya.
Seleksi Ketat Proyek
Syafruddin berpendapat prioritas utama pemerintah harus dimulai dari perluasan basis pajak dan seleksi ketat proyek yang dibiayai utang, karena dua kebijakan ini memperbaiki sisi pendapatan sekaligus kualitas penggunaan dana.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup memperpanjang tenor atau memperbesar investor domestik jika utang baru tetap membiayai proyek yang tidak menghasilkan pertumbuhan, devisa, efisiensi logistik, atau penerimaan negara.
Setiap proyek berbasis utang, kata dia, perlu melewati uji manfaat ekonomi, arus kas, risiko kurs, dampak fiskal, serta kemampuan membayar kembali secara langsung maupun tidak langsung.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membatasi utang valas yang tidak memiliki lindung nilai atau sumber penerimaan valas, terutama pada BUMN dan proyek strategis. Pendalaman basis investor domestik jangka panjang melalui dana pensiun, asuransi, dan investor ritel tetap penting agar pasar SBN tidak terlalu bergantung pada bank dan modal asing.
Dia menegaskan perpanjangan tenor dapat mengurangi risiko jatuh tempo, tetapi tenor panjang dengan kupon mahal hanya menunda tekanan jika penerimaan tidak membaik.
“Urutan kebijakan yang paling rasional ialah memperluas basis pajak, memperketat seleksi proyek, mengendalikan utang valas, memperbesar investor domestik jangka panjang, lalu mengoptimalkan tenor,” ucap dia.
“Pemerintah harus mengukur keberhasilan pengelolaan utang dari kemampuan utang tersebut menciptakan pertumbuhan dan pendapatan baru, bukan hanya dari keberhasilan menjaga rasio utang di bawah batas hukum.”
Diketahui, ULN Indonesia per akhir Mei ada di US$444,4 miliar. Dengan asumsi kurs US$1 sama dengan Rp18.099 sebagaimana Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) 14 Juli, maka ULN Indonesia setara Rp8.043,2 triliun.
ULN Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan posisi April yang sebesar US$ 439,8 miliar. Pertumbuhan ULN pada Mei adalah 2,1% year-on-year (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan April yaitu 2% yoy.
Diwanti-wanti S&P
Persoalan utang juga mendapat perhatian dari S&P Global Ratings. Lembaga pemeringkat global tersebut memproyeksikan utang pemerintah naik sebesar 2,9% terhadap PDB setiap tahunnya selama 2026-2029.
Merespons proyeksi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak. Dia menilai prospek penerimaan pajak positif, lantaran dalam paruh pertama 2026 yang tumbuh 24,6% yoy.
"Itu prestasi yang luar biasa [penerimaan pajak]. Kalau saya perbaiki sampai akhir tahun, saya yakin ke depan pertumbuhan utang kita akan di bawah prediksi S&P," ungkap Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2026).
Tak hanya itu, dia mengaku bakal menjaga tingkat level beban bunga utang pemerintah ke depan agar tidak meningkat agresif sejalan dengan kenaikan imbal hasil. Menurutnya, strategi yang akan ditempuh yakni diversifikasi pembiayaan utang salah satunya dengan denominasi renminbi yuan.
Strategi diversifikasi ini akan dilakukan melalui penerbitan SBN valuta asing (valas) berdenominasi yuan yakni Panda Bond. Obligasi ini awalnya direncanakan terbit awal Juli 2026 di daratan China, namun diundur hingga akhir Juli.
Kunci untuk menjawab kekhawatiran soal rasio pembayaran bunga utang pemerintah ke penerimaan terletak pada penerimaan. Dia mengklaim, saat ini level rasio tersebut masih berada sekitar 14% karena penerimaan daerah juga ikut dihitung.
Oleh sebab itu, tidak hanya mendorong penerimaan pajak di pusat, dia menyatakan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga penerimaan pemda turut terdongkrak
"Kita di bawah 14% kalau enggak salah. Batasnya 15%. Jadi aman, tetapi kami akan perhatikan itu dari waktu ke waktu. Yang jelas anggaran saya aman. Prospek ekonomi Indonesia bagus ke depan. Anda semua enggak usah takut. Pemerintah menjalankan kebijakannya dengan baik," terang Purbaya.
(mfd/ell)
