"Jadi saya enggak pernah sembrono dalam hal itu. Apalagi ini menyangkut nasib negara. Saya ngerti betul, kalau saya ambil pasti runtuh. Tapi kita enggak mau ikut campur lembaga lain. Waktu itu mereka bilang akan ganti, ya sudah saya tarik. Rupanya enggak sesederhana itu, jadi saya inject lagi," jelas Purbaya.
Bendahara Negara tersebut juga membantah anggapan keputusan tersebut diambil tanpa perhitungan lantaran setiap kebijakan ditempuh melalui koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk DPR.
"Jadi bukan saya main-main atau maju mundur enggak ada perhitungan. Tapi untuk mensinkronisasi kebijakan dengan lembaga lain, termasuk dengan DPR. Waktu itu keputusannya diambil di DPR, saya ikut. Tapi setelah ada koreksi, saya ikut juga. Jadi ke depan kita lebih hati-hati manage uang itu," beber Purbaya.
Dalam pantauan Bloomberg Technoz, pada pekan pertama Juni atau Sabtu (6/6/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memang secara mendadak mengumpulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo guna membahas evaluasi perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.
"Pagi hari ini kami DPR sengaja berkumpul dengan teman-teman otoritas moneter maupun fiskal dan pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," kata Dasco dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2026).
Kronologi Tarik Ulur SAL
Diketahui, Purbaya melakukan penyaluran dana SAL yang merupakan anggaran kas negara yang disimpan di BI sebesar Rp200 triliun ke Himbara pada Jumat (12/9/2025), selang beberapa hari saja usai dilantik sebagai bendahara negara.
Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun pada September 2025 yakni ke Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing sebesar Rp55 triliun; BTN sebesar Rp25 triliun; dan BSI Rp10 triliun.
Tak berapa lama, Purbaya kembali menambah penempatan likuiditas dari SAL pemerintah ke Himbara senilai Rp76 triliun pada 10 November 2025.
Secara terperinci, penambahan dilakukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masing-masing senilai Rp25 triliun.
Kemudian, ada penambahan dana senilai Rp1 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta.
Meski begitu, di akhir tahun Purbaya menarik kembali dana pemerintah yang sebelumnya dialihkan ke perbankan sebanyak sebesar Rp75 triliun untuk keperluan belanja pemerintah akhir tahun.
Tak berhenti sampai situ saja, pada Maret, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan senilai Rp100 triliun. menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan senilai Rp100 triliun.
Hal itu dilakukan demi meredam kenaikan imbal hasil (yield) surat utang imbas eskalasi Timur Tengah yang memanas.
Dalam perkembangan terakhir, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengonfirmasi total SAL pemerintah yang ditempatkan di perbankan totalnya akan mencapai Rp381 triliun.
Juda mengeklaim permintaan kredit saat ini cukup tinggi sehingga SAL dapat mendorong perbankan agar likuiditas tetap banyak.
Juda menjelaskan pada bulan ini pemerintah sejatinya sempat menarik SAL di perbankan sebanyak Rp110 triliun namun dana tersebut segera dikembalikan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menambah dana sebanyak Rp110 triliun sebagai dana siaga yang siap kapan saja ditempatkan di Himbara.
Juda menegaskan SAL milik pemerintah senilai Rp381 triliun akan disimpan di perbankan hingga Desember 2026.
“Dari Rp281 triliun kan awalnya, Rp110 triliun ditarik bulan ini. [mau] dikembalikan lagi Rp110 triliun jadi tetap Rp281 triliun. Iya, sebentar lagi lah, segera lah [dikembalikan]. Itu dijaga sampai dengan bulan Desember 2026,” kata Juda ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).
(lav)
