Menurut Bailul, keterbukaan data ini sangat penting agar kebijakan yang diambil di sektor energi berbasis pada fakta lapangan, bukan sekadar asumsi.
Beda Karakteristik
Lebih lanjut, Bailul menjelaskan solar dan avtur memiliki karakteristik yang sangat berbeda, mulai dari spesifikasi, fraksi distilasi, hingga standar keselamatan.
Adapun, proses mengubah orientasi produksi kilang tidak sesederhana memindahkan volume produk begitu saja.
"Produksi avtur memerlukan konfigurasi kilang lebih kompleks, seperti hydrocracker, catalytic reformer, dan unit upgrading, sehingga tidak cukup hanya mengalihkan volume produksi solar," jelasnya.
Berdasarkan data Fitra, konsumsi avtur nasional sebelum pandemi Covid-19 berada di kisaran 6 hingga 7 juta kiloliter (kl) per tahun.
Jika surplus solar saat ini mencapai 3—4 juta kl, maka tambahan produksi avtur berpotensi memenuhi hampir separuh dari total kebutuhan nasional.
Melihat angka yang signifikan tersebut, Fitra meminta kejelasan dari pemerintah mengenai strategi teknis dan skema investasi yang akan digunakan.
"Pemerintah harus menjelaskan apakah melalui optimalisasi kilang eksisting [kilang yang sudah ada] atau pembangunan kilang baru, karena implikasi investasinya sangat berbeda," tegasnya.
Dia menambahkan keputusan akhir dari rencana konversi surplus solar menjadi avtur ini wajib mempertimbangkan tiga aspek krusial, yaitu; ketahanan energi, nilai keekonomian kilang, serta dampaknya terhadap daya saing industri penerbangan nasional.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan Indonesia mengalami surplus produksi solar sebesar 3—4 juta kl. Hal ini terjadi sebagai imbas dari pemberlakuan mandatori B50.
''Akan terjadi surplus. Surplusnya itu diperkirakan, ini lagi dalam hitung-hitungan diperkirakan ya, di antara 3 sampai 4 juta kl,'' ujar Bahlil dalam peluncuran B50 di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Dalam peta jalan yang disiapkan, pemerintah telah menjalin pembicaraan dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengutilisasi surplus tersebut menjadi produk bahan bakar jet atau avtur.
''Nah, ini kita tahap berikutnya adalah kita akan mendorong untuk membangun avtur. Karena bahan baku avtur itu hampir sama dengan solar juga,” ungkap Bahlil.
Bahlil menambahkan saat ini pemerintah bersama Pertamina tengah menyusun peta jalan dan menargetkan pembangunan pabrik avtur dapat dimulai pada akhir 2026.
Bahkan, Bahlil mendorong agar bensin bernilai oktan (RON) 92, 95, dan 98 juga dapat diproduksi seluruhnya dari kilang dalam negeri—guna mengurangi ketergantungan impor.
“Supaya apa? Tidak lagi ada persoalan tentang impor. Tidak ada lagi pikiran-pikiran spekulasi yang muncul seolah-olah ada sesuatu dalam permainan impor-impor. Kita ingin semuanya ada di dalam negeri,” tutur Bahlil.
Dalam sambutannya pada peresmian B50, Bahlil menguraikan rerata konsumsi solar nasional adalah 38—40 juta kl per tahun, di mana Indonesia secara historis mengimpor sekitar 3—4 juta kl per tahun di antaranya
“Dengan implementasi B50, maka kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita, dan ini adalah pertama kali,” tegasnya.
Adapun, Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan implementasi bahan bakar nabati (BBN) berupa bioavtur secara bertahap hingga 2030.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).
Dalam beleid tersebut, tahapan pemanfaatan bioavtur pada 2026 berada pada pendekatan bertahap dan masih terbatas pada level campuran rendah.
Selanjutnya, pada 2027 hingga 2028, pemanfaatan bioavtur dimulai dengan kewajiban minimal 1%. Adapun, pada periode 2029 hingga 2030, implementasi bioavtur ditingkatkan menjadi 5%.
Lampiran Keputusan Menteri ESDM itu juga menegaskan implementasi bioavtur hingga 2030 itu berlaku untuk penerbangan di wilayah Bandara Soekarno-Hatta di Banten dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali.
Di sisi lain, Pertamina telah menggandeng Boeing untuk menjajaki pengembangan ekosistem sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur di Indonesia.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pertamina dan pabrikan pesawat asal AS, Boeing pada Jumat (10/7/2026).
Kolaborasi tersebut mencakup penjajakan pengembangan ekosistem SAF nasional; mulai dari identifikasi bahan baku, pengembangan teknologi, hingga dukungan terhadap pengembangan kebijakan yang dibutuhkan untuk mempercepat implementasi SAF di Indonesia.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan kolaborasi dengan Boeing diarahkan untuk membangun fondasi industri SAF nasional yang berkelanjutan.
Dia menjelaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar pengembangan bahan bakar, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem industri SAF nasional.
"Dengan potensi sumber daya domestik yang melimpah, kapabilitas pengolahan Pertamina, serta keahlian global Boeing di sektor aviasi, kami optimistis kolaborasi ini akan mempercepat pengembangan industri SAF yang berdaya saing, menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional, sekaligus mendukung dekarbonisasi sektor penerbangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/7/2026).
Adapun, Pertamina telah memulai sejumlah inisiatif untuk mendukung pengembangan SAF di dalam negeri. Langkah tersebut mencakup produksi dan sertifikasi Pertamina Sustainable Aviation Fuel, implementasi penggunaan SAF bersama Pelita Air, hingga pengembangan proyek Cilacap Biorefinery.
Melalui proyek tersebut, Pertamina, melalui PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan produksi SAF dan hydrotreated vegetable oil (HVO) dengan memanfaatkan bahan baku minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) serta berbagai bahan baku berkelanjutan berbasis limbah lainnya.
(smr/wdh)
